KABAR BIREUEN, Bireuen – Berdasarkan Hasil Penelitian Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Bireuen menemukan adanya capaian kinerja yang rendah pada Sekretariat Baitul Mal Bireuen.
Pagu anggaran sebesar Rp29.145.908.234,00 yang bersumber dari dana APBK, Zakat dan Infak Kabupaten Bireuen, dengan realisasi anggaran hanya Rp10.145.908.234,00 atau 34.2 persen.
Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pansus DPRK Bireuen, Fadhli, S.Pd, saat membacakan laporan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025) di ruang paripurna dewan setempat.
“Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius bagi Sekretariat Baitul Mal dalam mengelola program dan kegiatan, mengingat urusan yang ditangani bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus,” tegas Fadhli.
Salah satu contoh, katanya, pada kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal serta Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF dengan jumlah anggaran sebesar Rp27.737.565.413,00 dengan realisasi sebesar Rp8.345.631.545,00 atau hanya mencapai 30,09 persen.
Sesuai hasil penelitian Pansus DPRK Bireuen yang tidak terealisasi ini hampir semuanya merupakan bantuan langsung bagi masyarakat miskin dengan berbagai subkegiatan.
“Ini menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen ke depan supaya memberikan perhatian yang serius agar masalah seperti ini tidak akan terulang kembali di tahun anggaran 2025,” harapnya.
Fadhli meminta kepada siapa pun yang bertanggungjawab pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen supaya serius dalam mengelola sumber anggaran yang telah dianggarkan.
“Salah satu hal yang paling kita sesalkan terjadi dalam pengelolaan anggaran Sekretariat Baitul Mal Tahun Anggaran 2024 adalah tidak bisa dieksekusinya anggaran pembangunan sekitar 90 unit rumah tidak layak huni hanya dikarenakan kekeliruan dalam penempatan kode rekening belanja DPA Sekretariat Baitul Mal,” ungkap politisi Partai NasDem itu.
Selain persoalan di Sekretariat Baitul Mal, berdasarkan penelitian Dokumen LKPJ Bupati Bireuen TA 2024, Pansus DPRK Bireuen mendapatkan realisasi Belanja Daerah atau serapan anggaran Kabupaten Bireuen tahun 2024 sebesar 89,56 persen, yakni terealisasi sebesar Rp1,954 triliun dari anggaran belanja sebesar Rp2,182 trilyun.
Dalam APBK perubahan, anggaran belanja operasi dinaikkan menjadi Rp1,410 triliun, seharusnya, kata dia, tidak perlu dinaikkan jika realisasi pada saat pembahasan APBK Perubahan masih rendah.
“Realisasi Belanja Bantuan Sosial berjumlah Rp12,941 miliar atau 40,74 persen dari anggaran setelah perubahan yang berjumlah Rp31,767 miliar.
Belanja bantuan sosial seharusnya terealisasi lebih tinggi karena didasarkan pada usulan atau proposal dan sangat membantu masyarakat,” katanya.
Pansus menyoroti dalam menentukan sumber dan besarnya Pendapatan Asli Daerah kurang realistis, sehingga tidak seharusnya dilakukan penambahan target Pendapatan Asli Daerah pada APBK-P TA 2024.
Penambahan target dalam perubahan APBK hanya kamuflase saja. Target ini tidak diikuti dengan komitmen Pemerintah Daerah atau Bupati Bireuen dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan.
“Bupati harus memberikan penjelasan yang lengkap mengapa target PAD tidak bisa tercapai, bahkan di target APBD murni saja tidak tercapai,” sebutnya.
Panitia Khusus DPRK Bireuen juga menemukan sejumlah permasalahan di Waduk Paya Peuraden Kecamatan Juli, kerusakan lantai jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Juli dan Kecamatan Jeumpa tepatnya di Desa Salah Sirong dan Dusun Bevak (Desa Krueng Simpo).
Terhadap rendahnya realisasi Belanja Daerah, Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal yang sudah ditetapkan, Pansus DPRK Bireuen mengharapkan kepada Bupati Bireuen untuk mengevaluasi kembali faktor- faktor yang menjadi penghambat tercapainya realisasi anggaran.
“Menempatkan aparatur yang kompeten dan ahli di bidangnya (The right man on the right place). “Bek bak ureung puntong tayue teumeutrom, bek bak sidom tayue langu kuala,” sebutnya, bertamsil.
Karena itu, Pansus DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Bupati Bireuen untuk melanjutkan Pembangunan saluran irigasi DI Paya Geurugoh Kecamatan Gandapura baik dengan sumber APBK, APBA maupun APBN.
Pansus DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Bupati Bireuen untuk menyelesaikan masalah pengendapan sedimen yang terdapat pada Waduk Paya Peuraden Kecamatan Juli.
“Dengan menganggarkan dana APBK atau meminta bantuan Pemerintah Provinsi supaya Waduk Paya Peuraden tersebut benar-benar bisa berfungsi untuk mengairi 450 hektare sawah yang digarap oleh masyarakat di delapan desa,” jelas Fadhli.
Pansus tersebut juga merekomendasikan kepada Bupati Bireuen untuk menemukan solusi terhadap kerusakan parah pada lantai jembatan gantung yang menghubungkan kecamatan Juli dan Kecamatan Jeumpa, tepatnya di Desa Salah Sirong dan Dusun Bevak (Desa Krueng Simpo).
Bupati Bireuen juga diharapkan melanjutkan pembangunan gedung DPRK Bireuen yang sudah mangkrak selama beberapa tahun ke belakang.
Selain itu, Pansus DPRK Bireuen meminta kepada Bupati Bireuen untuk segera merealisasikan anggaran pada kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
“Terhadap catatan dan rekomendasi yang sudah diberikan kepada Pemkab Bireuen, Pansus mengharapkan agar Pemkab Bireuen untuk menindaklanjuti dengan serius sehingga kondisi tersebut bisa diperbaiki,” pungkasnya. (Ihkwati)
