KABAR BIREUEN – Pro kontra terkait wacana pembubaran Lembaga Wali Nanggroe mencuat ke permukaan.
Hal ini, seiring rencana pemilihan Wali Nanggroe yang baru menggantikan Malik Mahmud Alhaytar, karena jabatannya sebagai Wali Nanggroe segera berakhir
Malik Mahmud dilantik sebagai Wali Nanggroe pada 16 Desember 2013, artinya jika merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang sudah dikoreksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut, masa jabatannya berakhir pada 16 Desember 2018.
Namun, rencana pemilihan Wali Nanggroe itu, justru kemudian berkembang menjadi wacana peniadaan lembaga yang diatur dalam Qanun tersebut.
Sebagian warga berpendapat, lembaga Wali Nanggroe tidak jelas fungsinya, tidak ada manfaatnya dan hanya menghabiskan anggaran semata serta membebani rakyat.
Namun, bagi sebagaian lainnya, Lembaga Wali Nanggroe perlu dipertahankan karena itu merupakan kearifan lokal, hak khusus Aceh.
Seeperti diungkapkan anggota DPRK Bireueun, Drs. M. Jamil Daud kepada Kabar Bireuen, Rabu (14/11/2018), yang menyebutkan, lembaga Wali Nanggroe sudah ada sejak Kesultanan Aceh. Kemudian hilang dan muncul Kembali setelah tuntutan masyarakat Aceh.
“Jadi nyan beek salah jeb ubat jika meniadakan lembaga Wali Nanggroe. Karena, selain tuntutan masyarakat Aceh, lembaga ini pun juga dituangkan dalam MOU Helsinki serta diimplementasikan dalam UU NO.11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” jelas politisi PAN itu.
Meniadakan lembaga ini, katanya, sama dengan melemahkan pointer-pointer terpenting tuntutan masyarakat Aceh, sekaligus mengkerdilkan hak- hak khusus (kearifan lokal) Aceh.
Sebagaimana diketahui, dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) vide poin 1.1.7, MoU Helsinki adalah Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe (LWN).
Sebagaimana Pasal 96 ayat (4) disebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh. (Ihkwati)
