KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Aceh II, Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan bahwa penanganan sungai dan percepatan pembangunan jembatan rusak harus menjadi prioritas utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca-banjir dan longsor di Aceh.
Hal itu disampaikan HRD saat berbincang khusus dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di bulan suci Ramadhan tersebut, HRD menilai, masalah banjir di Aceh tidak cukup ditangani secara parsial. Menurutnya, akar persoalan terletak pada alih fungsi hutan, sedimentasi berat, dan pendangkalan sungai di berbagai daerah aliran sungai (DAS), seperti DAS Peusangan dan DAS Meureudu.
“Normalisasi sungai harus dilakukan menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar pemulihan pascabencana, tetapi strategi mitigasi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang,” tegas HRD.
Selain sungai, HRD menyoroti banyaknya jembatan yang rusak dan ambruk akibat banjir dan longsor. Ia menyebut, sejumlah jembatan di jalan non-nasional justru menjadi urat nadi masyarakat, namun belum tertangani maksimal.
BACA JUGA: Didampingi HRD, Menteri PU Groundbreaking Pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang
Sebagai contoh, Jembatan Pante Lhong dan Jembatan Ulee Jalan di Kabupaten Bireuen yang hingga kini belum dibangun kembali, sehingga masyarakat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang.
Menurut HRD, jembatan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung mobilitas orang dan barang, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi rakyat. Karena itu, ia meminta adanya skema percepatan khusus untuk pembangunan kembali jembatan terdampak.
Konektivitas Bireuen–Takengon Mendesak Dipulihkan
HRD juga memberi perhatian serius pada rehabilitasi jalan nasional lintas tengah Aceh, khususnya ruas Bireuen–Takengon. Jalur tersebut sebagai tulang punggung konektivitas wilayah Tengah Aceh.
“Jika jalur ini terganggu, dampaknya berantai. Biaya logistik naik, distribusi hasil pertanian dan perkebunan terhambat, serta aktivitas ekonomi rakyat ikut tersendat,” ujarnya.
Ia meminta Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh melakukan penanganan cepat dan berkualitas agar arus barang dan jasa kembali normal.
Hunian Layak dan Tak Ada Lagi Warga Tinggal di Tenda Darurat
Dalam pertemuan itu, HRD juga memperjuangkan percepatan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak. Ia menegaskan, hunian bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menyangkut martabat dan pemulihan psikologis penyintas.
Ia mengingatkan komitmen negara agar tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda darurat sebelum Lebaran, sebagaimana ditegaskan Ketua Satgas Galapana, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi di DPR RI beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PU Dody Anggodo menjelaskan, kewenangan Kementerian PU difokuskan pada pembangunan hunian sementara (huntara). Sementara hunian tetap (huntap) menjadi domain kementerian dan lembaga lain sesuai Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025.
Meski demikian, ia memastikan koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat agar transisi dari huntara ke huntap berjalan cepat dan terintegrasi.
Rehabilitasi Irigasi hingga Revitalisasi Museum Tsunami
Tak hanya fokus pada infrastruktur dasar, HRD juga mendorong revitalisasi dan digitalisasi Museum Tsunami Aceh sebagai pusat edukasi kebencanaan dan destinasi wisata unggulan. Menurutnya, museum tersebut merupakan ikon sejarah dunia sekaligus simbol kebangkitan Aceh pascatsunami 2004.
BACA JUGA: Jalan Nasional Rusak Parah Setelah Banjir, HRD Desak Kementerian PU Tangani Sementara Secara Darurat
Selain itu, ia memperjuangkan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pante Lhong di Bireuen, perbaikan DI Tanah Jambo Aye, pembangunan fasilitas air minum di Langkahan dan Bireuen, serta penanganan abrasi pantai di sejumlah kawasan pesisir yang telah menggerus permukiman warga.
“Ini bukan lagi ancaman, tapi kenyataan. Rumah hilang, jalan rusak, desa tergerus. Negara harus hadir secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menteri PU Apresiasi HRD
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia juga mengapresiasi peran aktif HRD dalam mengawal kepentingan masyarakat Aceh.
“Pak Ruslan sangat aktif dan konsisten menjembatani aspirasi masyarakat Aceh. Ini membantu kami memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran dan lebih cepat,” ujar Dody.
Ia menegaskan, Kementerian PU akan terus mempercepat rehab rekon pascabencana di Aceh sekaligus memperkuat langkah mitigasi untuk menekan risiko bencana di masa depan.
“Mohon doa dan dukungannya,” pinta Dody Hanggodo. (Red)
