Pembangunan Jalur Kereta Api dan Infrastruktur Lain di Aceh Tetap Dilanjutkan, HRD Apresiasi Menteri Perhubungan

KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, SE (HRD), menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, beserta seluruh jajaran, atas kinerjanya yang baik di masa pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020.

HRD mengatakan, pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian Perhubungan mampu merealisasi anggaran mencapai 95,58 persen, dari total pagu 36,72 triliun rupiah.

Hal ini dikemukakannya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Ruang Rapat KK V Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).

Politisi PKB asal Aceh ini juga merasa patut mengapresiasi Menteri Perhubungan sekarang, karena telah sukses melanjutkan proyek Kereta Api Aceh yang sudah mangkrak bertahun-tahun.

“Pada Raker Masa Sidang II Tahun 2020 yang lalu, saya minta kepada Menhub agar jalur kereta api Lhokseumawe – Bireuen segera dituntaskan. Alhamdulillah, Bapak Menteri memenuhi permintaan kita tahun ini,” ungkap HRD.

Dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Program Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021 tersebut, HRD kembali menyampaikan aspirasi rakyat Aceh kepada Menteri Perhubungan. Dia meminta, agar program pembangunan untuk Aceh pada tahun anggaran 2021, seperti pembangunan jalur kereta api, Terminal Tipe A, bandara dan lain-lain, tidak dilakukan pemotongan.

“Alhamdulillah, Bapak Menteri sudah menyetujui permintaan kita. Dalam pembicaraan dengan Bapak Budi yang disaksikan beberapa Dirjen terkait, Bapak Menteri sudah sepakat bahwa semua program pembangunan di Aceh tetap dilanjutkan. Meski seluruh kementerian/lembaga dilakukan efisiensi anggaran, berupa pemotongan sebesar 30 persen untuk penanganan Covid-19,” jelas HRD.

Khusus untuk Aceh, menurut Bupati Bireuen periode 2012-2017 ini, akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak. Pemotongannya mungkin sedikit saja.

“Paling banyak sepuluh persen dari total pagu kegiatan terkait. Begitu penjelasan Bapak Menteri kepada saya, sesaat setelah Raker,” ujar wakil rakyat dari Dapil Aceh II ini. (Suryadi)