KABAR BIREUEN– Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program Demokrasi Resiliensi (DemRes) di Kabupaten Bireuen dilaksanakan Rabu (22/6/2022) di salah satu cafe di Bireuen.
Hadir pada kegiatan tersebut dari PPMN Jakarta, Akbar Restu Fauzi dan Lilik Hastuti Setyowatiningsih, Field Coordinator wilayah Aceh Yusmadi, Program Officer DemRes di Kabupaten Bireuen, Murni M. Nasir.
Tampak juga hadir, Ketua KIP Bireuen, Agusni SP MSI, Komisioner Bawaslu Bireuen , Abdullah dan Desi Safnita, Ketua PWI Bireuen, Ariadi B Jangka serta Ketua AJI Bireuen, Umaruddin.
Murni M. Nasir, Program Officer DemRes di Bireuen
menjelaskan bahwa program “Memperjuangkan Ruang Sipil untuk Mempromosikan Ketahanan Demokrasi” atau disingkat dengan DemRes dijalankan oleh The Asia Foundation (TAF).
Di Aceh, program ini dilaksanakan oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh selaku mitra lokal, dengan wilayah kerja Banda Aceh dan Bireuen.
PPMN sebagai mitra nasional Program DemRes, terus berupaya berperan aktif dan memberi bantuan secara intensif pada masing-masing mitra lokal.
“hal ini untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan dengan memenuhi prosedur operasi yang berlaku, dengan jalan peningkatan kapasitas dan pendampingan,” katanya.
Lilik juga ikut menambahkan, khususnya dalam rangka melihat capaian outcome 2 mitra lokal, sesuai output yang disepakati, PPMN melakukan monitoring secara langsung terhadap mitra lokal, dalam hal ini GeRAK Aceh.
“Tujuan dari monitoring PPMN ke GeRAK Aceh adalah melihat kemajuan implementasi Program Demres khusus pada outcome 2,” sebutnya.
Selanjutnya, memastikan penerapan program yang sedang diimplementasikan sesuai dengan mandat outcome 2 Program Demres.
Menyelaraskan kerangka kerja PPMN dengan kerangka kerja di tingkat mitra lokal dan menilai aspek manajemen pengelolaan program terkait dengan pembiayaan, kegiatan, dan input lainnya dibandingkan dengan hasil-hasil kerja program (outputs) dan kualitasnya.
Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar dan bisa memitigasi dan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.
Lilik Hastuti Setyowatiningsih dari PPMN Jakarta menambahkan, tatanan demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Karena itu, demokrasi sehat harus didorong kembali ke tracknya, diantaranya dengan melibatkan kelompok-kelompok marginal untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya.
“Setelah pemilu 2014, banyaknya serangan hoax, bangsa ini nyaris terbelah karena berita-berita bohong,” ungkapnya.
Diskusi membahas terkait berita hoax selama pelaksanaan Pilkada Bireuen 2017 dan bagaimana mengantisipasi penyebaran berita-berita bohong dan isu-isu lainnya mengenai pemilu dan demokrasi. (Ihkwati)
