KABAR BIREUEN, Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto sangat ingin hadir dalam pelantikan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Namun, karena menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Turki, Prabowo tidak dapat hadir langsung dalam acara yang berlangsung pada Rabu, 12 Februari 2025, di Gedung DPR Aceh.
“Saya dengan segala kerendahan hati memohon kepada Presiden, nggak enak sebagai Mendagri mendahului. Tapi, beliau dengan berbesar hati dan paham dengan aturan itu serta menghargai permintaan DPR Aceh dan Gubernur terpilih, maka beliau mengatakan silakan melanjutkan pelantikan 12 Februari ini,” ujar Tito Karnavian dalam sambutannya pada yang berlangsung di Gedung DPR Aceh, Rabu, 12 Februari 2025.
Tito juga menyampaikan, Prabowo mengirimkan pesan selamat serta permohonan maaf. “Sebetulnya beliau sangat ingin hadir karena kecintaannya kepada Aceh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tito menyoroti bahwa Aceh menjadi salah satu daerah dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang paling aman, damai, dan lancar.
Pelantikan Mualem dan Fadhlullah berlangsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rasa syukur kepada Allah atas pelantikan ini.
BACA JUGA: Mendagri Tiba di Aceh, Besok Lantik Mualem-Dek Fadh di Gedung DPRA
“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh dan Saudaranya Fadhlullah sebagai Wakil Gubernur Aceh,” ujarnya dalam acara yang penuh khidmat tersebut.
Menurut Tito Karnavian, seharusnya pelantikan pimpinan daerah termasuk kepala daerah di Aceh dilakukan serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Namun, khusus Aceh, ada aturan khusus yaitu UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan jika kepala pemerintah Aceh dilantik dalam sidang paripurna DPR Aceh.
Atas dasar itu, kata Tito, dan permintaan DPR Aceh serta Muzakir Manaf, agar Gubernur Aceh bisa dilantik 12 Februari, sehingga ada waktu bagi gubernur untuk melantik bupati/wali kota di hadapan sidang DPRK masing-masing.
Usai dilantik Gubernur, para pimpinan daerah di Aceh tersebut nantinya akan bisa hadir dalam pelantikan kepala daerah serentak dan mengikuti retret bersama presiden yang akan dilaksanakan di Akmil Magelang.
Komitmen Mualem untuk Aceh yang Lebih Maju
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan komitmennya untuk membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Dia menargetkan agar Aceh tidak lagi disebut sebagai provinsi termiskin di Indonesia.
“Kami tidak ingin lagi mendengar sebutan Aceh sebagai provinsi termiskin. Saya ingin Aceh nantinya lebih kaya dari provinsi lain. Hari ini, mari kita bergerak bersama untuk menjadikan Aceh lebih maju,” tegas Mualem.
Mualem juga menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Wakil Gubernur Aceh, Bapak Fadhlullah, telah resmi dilantik. Kami menerima amanah besar ini dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi negeri yang kita cintai, Aceh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, turut memberikan pengukuhan adat kepada Mualem dan Fadhlullah. Dia menyampaikan, rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada mereka untuk memimpin Aceh dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
“Kami berharap saudara dapat memajukan peradaban Aceh, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan terus memperkuat perdamaian yang telah kita bangun bersama,” pesan Wali Nanggroe.
Harapan DPR Aceh dan Penjabat Gubernur
Ketua DPR Aceh, Zulfadli, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Aceh. Pelantikan ini, katanya, adalah momen yang penuh makna bagi Aceh.
“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dapat bekerja sama dengan DPR Aceh untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik. Pemerintahan yang efektif membutuhkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh sebelumnya, Safrizal ZA, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan menjalankan tugasnya, meski hanya dalam waktu singkat. Dia berharap pemerintahan yang baru dapat melanjutkan pembangunan dan membawa Aceh ke arah yang lebih baik.
“Momen bersejarah ini adalah hasil kerja keras kita semua. Saya berharap pemerintahan yang baru dapat meneruskan perjuangan ini dan membawa Aceh menuju kemajuan,” ujar Safrizal.
Safrizal juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Aceh yang telah mendukungnya selama masa transisi. Dia berterima kasih kepada masyarakat Aceh, Kepala SKPA, ASN, serta semua pihak yang telah mendukungnya selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur.
“Kami berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar dua persen dalam enam bulan terakhir, dan kami berharap pemerintahan yang baru dapat mempertahankan tren positif ini,” tambahnya.
Pelantikan tersebut juga dihadiri berbagai tokoh nasional dan internasional. Beberapa di antaranya adalah Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya; Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza; Duta Besar Finlandia; Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); serta tokoh-tokoh perdamaian Aceh, seperti Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan moral bagi kepemimpinan baru di Aceh.
Dengan pelantikan ini, harapan besar disematkan kepada Mualem dan Fadhlullah untuk membawa Aceh ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. (Red)
