KABAR BIREUEN, Bireuen– LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyelenggarakan diskusi terbatas bertemakan “Diskusi dengan CSO dan Media Input Gagasan Rekomendasi kepada Bupati Bireuen Terpilih”, Kamis (30/1/2025) di Meeting Room Central Caffe, Bireuen.
Diskusi tersebut guna memberikan kontribusi positif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir menyebutkan, diskusi ini untuk mengumpulkan masukan dan rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari akademisi, perempuan, pemuda, aktivis, media, disabilitas, seniman, dan tokoh agama, yang selama ini mungkin belum sepenuhnya mendapatkan ruang untuk menyuarakan aspirasinya dalam proses pembangunan daerah.
“Setiap kelompok memiliki perspektif yang unik terkait isu-isu yang relevan, seperti pemberdayaan perempuan, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, penguatan kapasitas pemuda, serta pengembangan seni dan budaya,” sebutnya.
Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam diskusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mampu mencakup berbagai kepentingan dan memperhatikan keberagaman sosial.
Dalam diskusi ini, LSM GeRAK Aceh juga berharap dapat mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Salah satu fokus utama diskusi adalah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bireuen terpilih terkait tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” sebut Program Officer Project DemRes.
Selain itu, diskusi ini juga untuk memperkuat peran serta media dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu akurat dan objektif.
Melalui pendekatan yang inklusif ini, diharapkan diskusi ini dapat menciptakan ruang bagi semua pihak untuk berbagi gagasan, mendiskusikan solusi terbaik, dan merumuskan rekomendasi yang aplikatif.
Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam diskusi ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat untuk membangun Kabupaten Bireuen yang lebih baik, dengan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan aspek pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberagaman budaya.
Keberagaman perspektif yang dihadirkan dalam diskusi ini menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan merata.
Kegiatan ini bertujuan:
1.Memberikan ruang bagi berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, perempuan, pemuda, aktivis, media, disabilitas, seniman, dan tokoh agama, untuk menyuarakan aspirasi dan masukan mereka terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bireuen.
2. Menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu Bupati Bireuen terpilih dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
3. Memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, sehingga tercipta kolaborasi yang solid dalam pembangunan yang demokratis.
4. Memperkuat peran media sebagai pihak yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan transparansi, serta menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dapat semakin erat, dengan masing-masing pihak saling memahami dan mendukung peranannya dalam pembangunan.
“Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Bupati Bireuen terpilih, dalam merancang kebijakan dan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” sebut ativitis anti korupsi tersebut.
Dengan demikian, sebutnya, Kabupaten Bireuen dapat bergerak menuju arah pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bebas dari praktik korupsi. (Ihkwati)
