KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) supaya dapat membantu penanganan tebing sungai Krueng Peusangan, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen yang kondisinya semakin meresahkan masyarakat, akibat digerus erosi terus-menerus.
Hal itu disampaikannya saat melakukan koordinasi secara virtual dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen, Camat Kutablang dan Keuchik (Kepala Desa), Kulu Kecamatan Kutablang, Selasa (12/5/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Keuchik Kulu, Kecamatan Kutablang, Zulliyah, menyampaikan, masyarakat di pinggiran Krueng Peusangan sudah lama dalam keadaan cemas, karena khawatir kerusakan tebing sungai tersebut semakin parah.
Bahkan belakangan ini, katanya, sebagian masyarakat sudah melaksanakan jaga malam. Sebab, mereka khawatir akan tebing sungai tersebut jebol di malam hari, mengingat curah hujan yang tinggi.
“Untuk itu, karena kondisi kerusakan yang paling parah berada di Desa Kulu, kami mohon kepada Bapak Ruslan supaya dapat memperjuangkan aspirasi kami ke kementerian terkait,” pinta Keuchik Zulliyah yang dibenarkan Camat Kutablang, Mukhsen, S. Ag.
Sementara Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir. Mawardi, dalam paparannya menjelaskan, keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen, saat ini belum mampu menangani erosi Krueng Peusangan. Padahal sudah diusulkan beberapa kali.
“Karena itu, kami sangat mengapresiasi jika Bapak Ruslan M Daud dapat memperjuangkannya, supaya ditangani dengan menggunakan dana dari APBN,” harap Mawardi.
Menurut Mawardi, Dinas Pengairan Provinsi sudah membuat dokumen survey investigasi dan desain tahun 2015 untuk penanganan sekitar 5 KM di dalam wilayah Sungai Pasee-Peusangan. Total kebutuhan anggarannya sekitar Rp 200 miliar lebih.
Disebutkannya, jika erosi tebing sungai di Desa Kulu tidak ditangani segera, maka akan berdampak lebih luas. Bahkan, bia berpotensi ambruknya jembatan Kutablang yang berada di lintas jalan nasional Medan-Banda Aceh.
“Jika itu terjadi, maka akan lumpuh lalu lintas dan roda perekonomian Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh siap mendukung segala kebutuhan administrasi, supaya ini dapat ditangani segera,” ujar Mawardi yang dilanjutkan dengan komitmen yang sama oleh Kadis PUPR Bireuen, Fadhli Amir, ST.
Terkait hal ini, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Ir. Djaya Soekarno M. Eng, menyampaikan, pihaknya siap melakukan menangani permasalahan tersebut, setelah adanya pelimpahan kewenangan dari provinsi ke pemerintah pusat.
Namun demikian, pihaknya selaku perpanjangan tangan Kementerian PUPR di Aceh, dia menegaskan, terlebih dahulu dibutuhkan direksi dan instruksi dari Kementerian PUPR Pusat.
“Dalam konteks ini, saya berharap Pak Ruslan untuk mengkomunikasikan aspirasi ini dengan pimpinan di pusat. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, untuk mencari jalan keluar penanganan jangka pendek,” ujar Djaya Soekarno.
Merespon harapan tersebut, HRD menyebutkan, dirinya akan melakukan langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Dia menyatakan, siap memberikan dukungan politik melalui parlemen.
Meski demikian, politisi PKB ini mengharapkan dukungan pemerintah provinsi, untuk bekerjasama dengan balai dan pemangku kepentingan di daerah. Tujuannya, supaya semua kebutuhan administratif dapat terpenuhi.
Menurut HRD, masyarakat mengharapkan negara hadir dalam mencari solusi terhadap permasalahan ini. Mereka tidak melihat ini tupoksi siapa. Karena itu, kata dia, dirinya yang sudah dipercayakan sebagai perwakilan rakyat di DPR RI, akan melakukan segala upaya supaya persoalan ini bisa ditangani.
“Karenanya, saya mohon dukungan semua pemangku kepentingan, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Balai, untuk melakukan koordinasi yang harmonis. Dengan begitu, aspirasi masyarakat ini bisa segera kita realisasikan,” harap HRD. (Suryadi)
