KABAR BIREUEN, Bireuen – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD), mengajak kepala daerah di Aceh, khususnya Bireuen, harus lebih proaktif menjemput program pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi, bukan sekadar sibuk dengan kegiatan seremonial.
“Agenda sosial seperti pembangunan rumah dhuafa memang baik, tetapi jangan sampai menjadi fokus utama yang bersifat seremonial saja. Kepala daerah harus mampu berpikir lebih luas dan bergerak cepat untuk membawa program pembangunan skala besar dari pusat maupun provinsi,” ujar HRD saat membuka Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) bagi para kader PKB, di Meuligoe Residence, Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (1/11/2025).
Menurut HRD, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, para kepala daerah dituntut lebih progresif dalam menjemput program strategis dari APBN dan APBA Provinsi Aceh.
Menurutnyai, banyak peluang dana infrastruktur, sosial, dan ekonomi dari kementerian teknis yang bisa diperoleh jika daerah memiliki perencanaan matang dan berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat.
“Banyak program APBN yang bisa masuk ke Bireuen kalau kepala daerah mau menyiapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan membangun jejaring dengan kementerian. Jangan hanya menunggu, tapi harus menjemput,” sebut HRD.
BACA JUGA: Dipeusijuek Abu Mudi, 311 Kader PKB dari Dapil Aceh II Dibekali Pendidikan Penguatan Ideologis
Dia mencontohkan sejumlah kabupaten lain di Aceh yang berhasil mendapat dukungan besar dari dana APBN karena kepala daerahnya aktif melakukan lobi dan koordinasi lintas lembaga.
Keterbatasan fiskal, kata HRD, bukan alasan untuk diam, melainkan menjadi tantangan untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai level pemerintahan.
“Bupati dan jajarannya wajib mencari alternatif pembiayaan, baik melalui skema dana alokasi khusus, pinjaman daerah, maupun kemitraan dengan pihak swasta yang sehat dan transparan,” jelas Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
HRD mengingatkan, rakyat tidak butuh seremoni, melainkan hasil nyata dari kerja dan kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan nasyarakat.
“Rakyat butuh hasil nyata, bukan sekadar acara potong pita. Kepemimpinan sejati itu terlihat dari kemampuan membawa manfaat besar bagi masyarakat melalui kerja konkret dan kebijakan progresif,” tandasnya. (Suryadi)
