KABAR BIREUEN – Menindak lanjuti pertanyaan peserta Konferensi Ke XXII Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Kabupaten Bireuen, Sabtu (5/8/2020) lalu di Aula SMA Negeri 2 Bireuen tentang keberadaan aset, pengurus organisasi guru periode 2020- 2025 ini mulai menelusuri aset yang dimiliki PGRI.
Drs.M.Gade , salah satu peserta Konferensi pada laporan pertanggung jawaban pengurus lama periode 2015- 2020 yang diketuai Drs.Zainuddin sempat mempertanyakan perihal aset PGRI Bireuen yang selama ini diketahui memiliki tanah hasil pembelian dari iuran para guru Kabupaten Bireuen tempo dulu.
Menyahuti hal ini, Ketua PGRI Bireuen, Muhammad Nazir, S.Pd.I kepada Kabar Bireuen, Senin (28/9/2020) mengatakan, walaupun belum ada serah terima jabatan dengan pengurus lama seperti layaknya organisasi lain.
Pelestarian aset PGRI hasil jerih payah para pendahulu perlu kita hargai, untuk itu kami pengurus bermaksud mendata kembali peninggalan ini agar bisa dimamfaatkan untuk kepentingan organisasi ini.
“Salah satu bentuk menghargai jerih payah guru dalam meujudkankan aset, kita harus menjaganya,” kata M.Nazir.
Menurut informasi yang diperoleh media tentang sejarah PGRI, mantan pengurus era 90an, M.Talib, S.Pd menjelaskan, sekitar tahun 1980 saat kepengurusan , Amir Andib, Hanafiah Majid dan Abdullah Amin, di Bireuen hanya ada satu SMA dan SMP yang muridnya mulai dari Samalanga, Jeunib sampai Gandapura sehingga tidak tertampung.
Sebagai solusinya, pengurus PGRI saat itu membentuk panitia untuk mendirikan SMA dan SMP PGRI agar bisa menampung murid yang membludak.
“Untuk proses belajar mengajar pada sore hari nebeng di SMA 1 Dan SMP 1 saat itu,” jelas M.Talib.
Masih menurut M.Talib, pengurus PGRI kala itu karena melihat sudah ada murid maka berupaya untuk membeli tanah sebagai pertapakan mendirikan bangunan sekolah SMP dan SMA PGRI.
Agar dapat meujudkan hal tersebut, iuran para guru merupakan ujung tombak dalam pembelian tanah tersebut yang berada di kecamatan Kota Juang dekat kuburan Cina.
“Dari iuran gurulah dibelikan tanah, sebelah Timur punya SMA dan sebelah Barat diperuntukkan untuk SMP,” ujar Pak Talib yang pernah mengikuti kongres PGRI pusat ini.
Setelah beberapa tahun proses belajar mengajar berjalan, memasuki tahun 1990 aktifitas SMP dan SMA PGRI mulai tidak eksis, seluruh tenaga pengajar ditarik kembali ke sekolah negeri dan saat itulah muncul inisiatif mendirikan SMK PGRI sehingga semua tanah dikuasai oleh SMK.
Terkait hal itu, beliau juga menyinggung tentang keberadaan sebuah Yayasan, menurutnya lahirnya Yayasan saat itu berada dibawah organisasi PGRI Bireuen bidang pendidikan yang tujuannya supaya lebih mudah mencari dukungan luar agar cita – cita meujudkan lembaga pendidikan mudah tercapai.
“Jadi yayasan ini adalah dibawah PGRI, Bukan Yayasan diatas PGRI,” tegas Wakil ketua saat itu.
Kehadiran Yayasan waktu itu dibawah badan hukum yang dibuat pengurus PGRI Provinsi karena belum ada seperti akte notaris saat ini dan yayasan ini pernah diketuai oleh Pak Amir, T.Saifuddin sebagai sekretaris dan Hanafiah menjadi bendahara.
Lebih lanjut, Pak M.Talib Menuturkan dihadapan pengurus PGRI, jika sekarang tidak ada lagi sekolah untuk apalagi Yayasan, Aset memang jelas kepunyaan PGRI.
”Kalau sekarang, karena tidak ada lagi sekolah kepulom yayasan, aset sitka ata PGRI dan peng bloe dasar peng guru malah tatamah lom dari dasar iuran,” tandas sesepuh ini.
Bahkan katanya, pada akhir tahun 2009 Pemda Bireuen pernah meminta tanah aset ini untuk mendirikan sekolah negeri, namun masa kepengurusan mereka tidak mengizinkan dan secara perlahan mereka terus bergerak menghidupkan SMK.
Dia berharap, seharusnya setiap pengurus PGRI harus membuat pertanggung jawaban bukan hanya iuran yang masuk tetapi juga keberadaan dan penggunaan serta mamfaat aset yang ada perlu dilaporkan.
“Seharusnya setiap pengurus PGRI harus menjelaskan tentang hal ihwal aset bukan hanya laporan iuran saja,” harap M.Talib bersama pak Drs.Iskandar Yusuf, MM. (Faisal Ali)
