KABAR BIREUEN, Bireuen – Setelah menggelar unjuk rasa di Mapolres Bireuen pada Kamis (12/12/2024) pagi, massa Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) melanjutkan aksinya ke Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen.
Di sana, mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas kinerja KIP yang dituding sebagai biang kekacauan dalam Pilkada Bireuen 2024.
Koordinator GAMB, Tuih Alkhair, secara tegas menyatakan, penyelenggara pemilu terindikasi berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon). Dia mengungkapkan, kecurangan terlihat jelas dalam berbagai tahapan Pilkada, termasuk insiden saat debat publik kedua.
“Waktu debat kemarin, moderator menukar pertanyaan untuk salah satu kandidat. Ini adalah pelanggaran serius. KIP harus bertanggung jawab karena keberpihakan ini telah mencederai demokrasi,” tegas Tuih di hadapan ratusan pendemo yang hadir.
Selain itu, Tuih menyoroti praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu kandidat. Dia menilai, tindakan ini sebagai upaya untuk mengelabui rakyat demi meraih kekuasaan dengan cara melanggar hukum.
BACA JUGA: Demo Polres Bireuen, GAMB Minta Penyidik Kembangkan Perkara Money Politics Hingga ke Pelaku Utama
“Kalau memang kandidat itu hebat, bersainglah secara sehat! Jangan merusak integritas rakyat dengan memainkan politik uang,” seru Tuih dengan nada tinggi yang disambut sorakan massa.
Dalam aksi tersebut, seorang orator dari kalangan ulama dayah turut mengingatkan bahwa politik uang sudah menjadi budaya buruk yang merusak demokrasi di Bireuen sejak Pilkada 2017.
“Jika aparat penegak hukum tidak serius mengusut politik uang ini, Kabupaten Bireuen ke depan akan menjadi kerajaan. Hanya yang punya uang yang bisa menjadi pemimpin,” ujar pimpinan dayah itu dengan penuh keprihatinan.
Orator lainnya, Fadhil Juang, menuding bahwa KIP terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, maka integritas Pilkada di Bireuen akan hancur.
“KIP jangan hanya diam dan menonton! Berantas praktik money politics yang telah menghancurkan kepercayaan publik,” tegas Fadhil.
Tanggapan KIP Bireuen
Menanggapi hal tersebut, Ketua KIP Bireuen, Saiful Hadi, menjelaskan, posisi KIP sebagai penyelenggara dan panwaslih juga sebagai penyelenggara. Satu lagi selaku penyelenggara yaitu DKPP. Dia menyebutkan, sudah mendengar seperi yang disampaikan para pendemo mengenai money politics.
Disampaikan Saiful Hadi, hari ini penanganan kasus tersebut sedang dalam proses. Ada Gakkumdu yang melakukan proses hukum. Di situ ada kepolisian, kejaksaan dan panwaslih. Posisi KIP, disebutnya, sebagai penyelenggara teknis.
“Alhamdulillah, sampai saat ini proses rekapitulasi berjalan dengan baik. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, silakan dilaporkan Mahkamah Konstitusi juga DKPP karena saya dengar bahwa penyelenggara juga bermain. Silakan cari bukti-bukti dan buktikan ke DKPP. Artinya, kami tidak menutup diri dengan proses-proses ini,” jelas Saiful Hadi.
Setelah itu, Tuih menyerahkan petisi berisi beberapa tuntutan GAMB kepada Saiful Hadi untuk ditandatangani.
Selanjutnya, para pengunjuk rasa beranjak dari Kantor KIP Bireuen dan melanjutkan aksinya di Kantor Panwaslih serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Di situ, mereka kembali beraksi menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama permintaan proses hukum terhadap pelaku utama politik uang di Pilkada Bireuen yang telah merampas hak demokrasi rakyat.
Aksi tersebut menunjukkan, masyarakat Bireuen tidak lagi tinggal diam atas berbagai kecurangan yang mencederai proses demokrasi. Mereka menuntut penegakan hukum yang adil, demi masa depan Kabupaten Bireuen yang lebih baik dan bermartabat. (Suryadi)
