KABAR BIREUEN- Fraksi Juang Bersama mengharapkan kepada Ketua DPRK Bireuen agar menyurati Plt.Bupati Bireuen Dr Muzakkar A Gani SH MSi untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Mulyadi, SE MM.
Kadis Sosial Kabupaten Bireuen itu dinilai Fraksi Juang Bersama telah melecehkan Lembaga DPRK Bireuen dengan melontarkan kata kata yang tak pantas kepada anggota DPRK Bireuen Faisal Hasballah SE MSM di ruang rapat.
Harapan itu disampaikan Fraksi Juang Bersama kepada Ketua DPRK Bireuen melalui surat tanggal 22 April 2020. Kopian surat tersebut diterima Kabar Bireuen.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi Juang Bersama, Zulfikar SE, Wakil Ketua Fraksi Juang Bersama, Faisal Hasballah, SE MSM. Sekretaris Fraksi Juang Bersama, Tgk.Razali Nurdin, dan Jasman SE, Mudassir, Sayuti, M Jafar, Usman.
Dalam surat itu tercantum sejumlah poin; 1) Kami Fraksi Juang Bersama, sehubungan dengan keputusan pada musyawarah tanggal 13 April 2020 yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRK Bireuen, yang membahas surat masuk dari saudara Faisal Hasballah SE MSM, tanggal 13 April 2020 tentang keberatan atas sikap Mulyadi SE MM. Kadis Sosial Kabupaten Bireuen itu mengeluarkan kata kata dengan bahasa Aceh “iem kah” (diam kau) terhadap Anggota DPRK Bireuen Faisal Hasballah, SE MSM. Ucapan itu dilontarkan dalam rapat Badan Anggaran tentang data bantuan sosial dampak wabah Covid-19.
Selanjutnya di point 2, disebutkan, sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah tersebut dalam rapat di atas, Fraksi Juang Bersama telah melakukan rapat Fraksi pada tanggal 15 April 2020 dan memutuskan sangat keberatan terhadap sikap saudara Mulyadi SE MM yang terkesan melecehkan lembaga yang terhormat ini.
Sementara sebelumnya anggota Fraksi Juang Bersama, Faisal Hasballah SE MSM melalui surat menyampaikan kepada Fraksi Juang Bersama tentang kronologis kejadian yang dinilai telah merendahkan martabat dewan dan memojokkan dirinya.
Kejadian itu terjadi pada 09 April 2020 dalam Sidang Proses Penganggaran penanganan Covid-19 di ruang sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Muktar.
Rapat tersebut ungkap Faisal Hasballah dalam suratnya itu berlangsung sesion antara eksekutif dengan legeslatif setempat.
“Pada saat saya bertanya kepada Kepala Dinas Sosial Bireuen, yaitu saudara Mulyadi berkenaan dengan jumlah penerima manfaat bantuan soşial. Karena dalam penganggaran tersebut belum jelas tentang data 40.631 KK. Tapi saudara kepala dinas menjawab dengan tidak mencerminkan seorang kepala dinas dan itu disampaikan pada sidang terhormat,” sebut Faisal Hasballah politikus dari Partai Gerindra.
Adapun kata-kata dilontarkan Kepala Dinas Sosial Bireuen yang sangat disebut sangat menyudutkan Faisal Hasballah dan merendahkan Lembaga DPRK setempat yaitu iem kah (diam kau).
Faisal Hasballah mohon kepada Pimpinan Dewan agar meneruskan persoalan tersebut kepada Bupati Bireuen untuk dipertanggungjawabkan.
“Bila perlu saudara Mulyadi digantikan karena sikap dan sifatnya itu tidak tercermin sebagai seorang kepala dinas,” tulis Faisal Hasballah.
Di bagian akhir suratnya itu, Faisal Hasballah, menulis sebagai anggota DPRK Bireuen dirinya mempunyai hak imunitas yang diatur secara Undang – undang. Hal-hal yang belum jelas dan rasional mengenai paparan eksekutif atau pihak lainnya bisa ditanyakan untuk menggali informasi mengenai topik tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan informasi tersebut sudah sesuai atau tidak.
“Ini merupakan tugas yang melekat pada proses penganggaran,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Mulyadi yang dihubungi melalui sambungan telpon genggamnya, Jumat petang (1/5/2020) membenarkan dirinya pernah melontarkan kata seperti yang dituduh anggota DPRK Bireuen, Faisal Hasballah.
“Duluan beliau yang melontarkan ‘tuduhan miring’ kepada saya,” ujar Mulyadi. (Rizanur).
