KABAR BIREUEN – Tiga Panglima Sagoe di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen (Daerah 2 Wilayah Batee Iliek), mendukung pemilu bersih dan tanpa kekerasan, menolak keras praktek money politik (politik uang), jika diterapkan pada Pemilu 2019 ini. Sebab, berpotensi besar merusak perdamaian, di samping juga bertentangan dengan hukum.
Hal itu dikatakan Tgk Abdul Hanif, Pang Sagoe Lampoh Sabi, didampingi rekannya Tgk. Saiful Bahri, Pang Sagoe Kubu Habib dan Tgk. Ibrahim, Pang Sagoe Gunong Syuhada pada konferensi pers dengan sejumlah media, Kamis sore (7/2/2019) di salah satu Cafe di Bireuen.
“Saat ini di lapangan beredar isu transaksi money politik. Jual beli kandidat anggota legislatif dengan harga Rp 300 ribu/ satu suara. Isu ini berembus kencang di Bireuen dan berpotensi besar merusak perdamaian, di samping juga bertentangan dengan hukum,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya dari tiga Sagoe di Juli yang merupakan bagian Daerah 2 Wilayah Batee Iliek menolak keras hal ini dan akan mengambil tindakan tegas bila politik uang terjadi lagi. Oleh karen itu , pihaknya telah membentuk satgas di gampong-gampong, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, Polsek dan masyarakat setempat untuk mengawal pemilu bersih dan damai.
“Kami mengajak seluruh Sagoe KPA di Bireuen untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah kami lakukan untuk menjaga pemilu bersih dan damai tanpa kekerasan,” ajaknya.
Dalam pernyataan sikapnya itu, disebutkan Tgk Abdul Hanif, KPA mendukung perdamaian dan berkomitmen melahirkan atmosfir politik damai yang menghasilkan demokrasi berkualitas.
KPA juga mendukung penuh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam menegakkan misinya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
“Melihat Pilkada 2017 lalu di Bireuen, sudah menjadi rahasia umum terjadi politik uang. Salah satunya karena Panwaslih kecolongan,” sebutnya.
Menurut dia, menyambut Pemilu 17 April 2019, iklim politik dan demokrasi di Bireuen semakin panas. Kondisi ini rawan memicu terjadinya konflik horizontal. Sebagai bagian dari KPA, pihaknya juga memiliki tanggung jawab menjaga pedamaian dan demokratisasi di Aceh, khususnya Bireuen dalam koridor aman dan nyaman berpolitik. (Ihkwati)
