KABAR BIREUEN- Ada 9 poin tuntutan yang disuarakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Bireuen dalam aksi damai yang digelar di gedung DPRK Bireuen, Senin (25/2/2019).
Adapun poin-poin yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlap) , Azhari Ali, tersebut adalah, mendesak DPRK Bireuen mrmanggilpihak penyelenggara Pemilu terkait maraknya isu money politik berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Bireun.
DPRK bireuen menyurati Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bireuen mendeklarasi tolak money politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Bireue khusunya dan Aceh secara umum.
“Mendesak DPRK Bireuen segera memanggil Ketua Partai politik lokal (Parlok) dan Partai politik nasional (Parnas) dan perwakilan setiap caleg parpol untuk menandatangani petisi tolak politik pada pemilu 2019,” tegasnya.
Mendesak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen segera mengeluarkan fatwa akan bahayanya praktek money politik pada pemilu 2019 berdasarkan kajian secara hukum syariah dan hukum negara kepada rakyat.
PImpinan parlok dan parnas harus memberi sanksi tegas kepada setiap calegnya partai maupun simpatisan partai maupun Simpati agen can do many politik bila kedapatan terbukti melakukan money politik di tengah masyarakat.
“Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan KIP serta Gakkumdu Bireuen, harus harus peka dan tegas menindak lanjuti setiap bentuk laporan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum terhadap aktor pelaku politik sampai ke pemerintah Desa sesuai aturan hukum Undang-Undang Pemilu Nomor 7/ 2017,” harapnya.
Mendesak KIP Aceh, Bawaslu Aceh serta Kapolda Aceh, kajati Aceh harus fokus dan komitmen memantau pemilu di Kabupaten Bireun yang rawan kecurangan praktek politik pada Pilkada tahun 2017.
Banwaslu musti melakukan sistem jemput bola mengenai ada temuan praktek politik tanpa menunggu laporan dari bawah karena Panwas punya petugas tingkat panitia pengawas Kecamatan dan pengawas pemilu gampong.
Penegak hukum Gakkumdu harus berani dan merespon menindak tegas pelaku money politik.
Para pendemo kemudian diterima oleh anggota dewan dari Komisi A yang dipimpin Muzakir, Rusyidi Mukhtar, M Jamil Daud, Faisal Hasballah, Mubaraq dan M, Nur.
Pada kesempatan itu, dewan menyebutkan, pihaknya akan segera memanbgil penyekenggara pemilu Bawaslu dan KIP serta Gakkumdu Bireuen, harus harus peka dan tegas menindak lanjuti setiap bentuk laporan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.
Kemudian satu per satu pimpinan parpol serta anggota dewan menandatangani petisi tolak money politik di Bireuen. (Ihkwati).
