KABAR BIREUEN, Bireuen – DPRK Bireuen berencana meninjau langsung lokasi pengungsian korban bencana dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai respons atas desakan Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen yang menilai penanganan pascabencana di daerah tersebut belum maksimal.
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH, mengatakan pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh anggota dewan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk melakukan peninjauan lapangan guna memastikan kondisi para korban bencana.
“Dalam beberapa hari ke depan, kami akan duduk bermusyawarah bersama 40 anggota DPRK Bireuen untuk mengagendakan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi pengungsian di Bireuen. Ini penting agar kami bisa memastikan kondisi korban di lapangan,” ujar Juniadi usai menerima audiensi massa aksi di ruang rapat DPRK Bireuen, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, DPRK Bireuen berkomitmen menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat, khususnya terkait penanganan pascabencana dan pemenuhan kebutuhan mendesak para korban.
Sebelumnya, Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen menggelar aksi damai di Kantor DPRK Bireuen untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait penanganan dampak bencana. Massa menilai upaya pemerintah daerah dalam menangani korban belum berjalan optimal.
Koordinator aksi, Iskandar atau yang akrab disapa Tuih, menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana. Menurutnya, keputusan tersebut berdampak pada kondisi para korban yang hingga kini masih menghadapi kesulitan dan hidup di pengungsian.
“Kami sudah muak dengan sikap yang ditunjukkan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang keliru adalah tidak mengusulkan hunian sementara. Jika kebijakan kemarin salah, seharusnya diperbaiki. Kasihan para korban bencana yang sampai sekarang masih menderita,” tegas Iskandar.
Ia berharap, DPRK Bireuen dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam menangani kebutuhan para korban bencana. (Suryadi)
