KABAR BIREUEN – Total belanja negara berupa Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Provinsi Aceh, mengalami peningkatan hingga mencapai Rp844 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, SE., MM, mengatakan, kenaikan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut kepada seluruh jajaran pemerintahan di Aceh.
“Penetapan APBA sebelum akhir tahun, juga menjadi indikator kinerja yang menjadi alasan bertambahnya alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kabupaten dan kota se-Aceh,” kata Zaid Burhan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (21/11/2019).
Zaid Burhan menjelaskan, dengan semakin meningkatnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Aceh di tahun 2020, agar digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Aceh.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, mengatakan, peningkatan Dana Transfer dan Dana Desa tersebut, dapat menjadi indikator kinerja pemerintahan di Aceh yang semakin baik.
Hal ini, menurut Nova, karena alokasi DID adalah wujud penghargaan pemerintah pusat kepada kabupaten dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
Artinya, sebut Nova, pemerintah pusat telah menganggap pelayanan dasar publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Aceh, kian membaik.
“Alokasi anggaran yang jumlahnya sangat besar tersebut, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” harap Nova.
Para pengelola anggaran, ujar Nova, haruslah memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
Selain itu, seluruh pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBK, APBA, APBN, hingga Dana Desa.
Untuk Tahun Anggaran 2020, pemerintah pusat telah mengalokasikan sebesar Rp51,9 triliun APBN untuk Provinsi Aceh. Anggaran itu terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp14,76 triliun dan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp37,17 triliun.
Belanja Kementerian/Lembaga itu dilaksanakan oleh 785 Satker. Rincian alokasinya sebesar Rp14,2 triliun dilaksanakan oleh Satker, dengan kewenangan Kantor Pusat dan Daerah, dan sebesar Rp532 miliar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), melalui kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Sementara alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 untuk Aceh sebesar Rp37,17 triliun. Rinciannya, Transfer ke Daerah sebesar Rp32,1 triliun dan Dana Desa sebesar Rp5 triliun.
Khusus untuk Dana Insentif Daerah (DID), pada Tahun Anggaran 2020, sejumlah 21 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID dengan total sebesar Rp514,9 miliar. Meningkat jauh dari Tahun Anggaran 2019. Saat itu hanya 10 kabupaten/kota yang menerima DID sebesar Rp131 miliar.
Plt Gubernur Nova Iriansyah, menyerahkan langsung Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ke Aceh kepada kepada instansi vertikal dan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Aceh.
Nova berpesan, penggunaan anggaran tersebut haruslah dilaksanakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Aceh.
Penyerahan DIPA dan TKDD yang lebih cepat daripada tahun sebelumnya, diingatkan Nova, haruslah dimanfaatkan Satuan Kerja untuk segera melakukan lelang, terutama untuk belanja modal.
“Jangan sampai keunggulan waktu yang kita miliki sekarang, tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Nova.
Selain menyerahkan langsung DIPA, Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Zaid Burhan juga menyerahkan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan atas Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Sedangkan piagam kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota, diserahkan langsung oleh Nova Iriansyah.
Nova menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Menteri Keuangan itu. Secara khusus, dia memberikan apresiasi kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh atas raihan WTP 100% selama 2 tahun berturut-turut. Beberapa kabupaten/kota, bahkan mendapatkan WTP hingga 5 kali dan Kota Banda Aceh mendapatkan hingga 11 kali.
“Prestasi ini patut kita banggakan bersama, karena hanya beberapa pemerintah daerah yang sanggup mencapainya,” ungkap Nova.
Dia menyebutkan, ketika laporan keuangan berkualitas baik, artinya realisasi dana APBN, APBA, dan APBK haruslah menghasilkan output yang maksimal kepada masyarakat. (REL)
