KABAR BIREUEN,Bireuen-Penyelenggara pemilu dan Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan serius melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi terkait maraknya isu money politics (politik uang) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bireuen.
Karena, jika praktik money politics tersebut dibiarkan tanpa ada pencegahan dan tindakan, maka akan menghilangkan integritas dan kualitas demokrasi di Kabupaten Bireuen.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud, SE, MAP (HRD) pada coffee morning, dengan wartawan Bireuen, Sabtu (2/11/2024) di Meuligoe Resident, Cot Gapu, Bireuen.
Disebutkannya, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen harusnya tidak pasif dan terkesan tak berbuat apa-apa dalam mencegah isu politik uang tersebut.
“Apa yang telah mereka lakukan untuk mencegah praktek politik uang di Bireuen. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Jangan sampai ada kesan mereka takut dan tak berdaya untuk mencegah terjadinya money politics pada Pilkada Bireuen,” sebutnya.
Hal yang sama juga ditekankan pada Polres Bireuen, sejauh mana langkah yang dilakukan penegak hukum tersebut dalam mencegah ataupun mensosialisasikan praktik kotor politik uang.
Sementara mengenai langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu mengapresiasi langkah yang dilakukan institusi yang dipimpin Munawal Hadi itu
“Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi yang melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk imbauan di gampong-gampong dan menggandeng keuchik mensosialisasikan agar tak melakukan money politics, tak menerima dan memberikan uang,” jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Murdani Yusuf-Abdul Muhaimin (Mu’Min) itu.
Sedangkan khusus untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, HRD mengharapkan agar penyelenggaraan pemilu itu bersikap profesional dan netral.
Pada kesempatan itu, anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kembali menegaskan janjinya untuk memberikan tiket umrah atau uang Rp50 juta kepada warga yang mau menangkap dan menjadi saksi pelaku money politics di Bireuen.
Sayembara Rp50 Juta atau tiket umrah bagi masyarakat yang berani menangkap dan berani menjadi saksi pelaku politik kotor ini, juga sebagai bentuk seruan tegas HRD untuk menjaga integritas pesta demokrasi di Bireuen.
“Ini bukan hanya sekedar janji, itu benar-benar serius akan saya berikan bagi yang berhasil menangkap dan menjadi saksi pelaku money politics di Bireuen,” kata HRD.
Terkait upaya yang Polres Bireuen lakukan dalam mencegah dalam praktek money politics, Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko SH MH, yang dikonfirmasi wartawan menyebutkan, Polres Bireuen sering melakukan sosialisasi di Aula Hotel Fajar dan Aula Kantin Polres.
“Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi Sihumas Polres, Wawan (Bripka Safwan Rizal),” katanya.
Kasubsi PDIM Sihumas, Bripka Safwan Rizal SH, menyebutkan, setiap Selasa subuh, Kapolres turun ke masyarakat.
“Pak Kapolres sampaikan imbauan terkait Pilkada damai 2024. Mengajak masyarakat bersinergi lawan hoax, politik uang pada Pilkada 2024,” jelas pria yang akrab disapa Wawan itu. (Ihkwati)
