KABAR BIREUEN-Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen kembali menggelar demo.
Kali ini, dua puluhan mahasiswa dan masyarakat mendemo Bupati Bireuen di Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, Selasa (23/10/2018), sambil membawa sejumlah poster.
Aksi mereka dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP Bireuen.
Koordinator Aksi Iskandar menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang kantor Bupati Bireuen.
Ada 10 poin tuntutan pengunjuk rasa, yaitu, mendesak Bupati Bireuen tidak menerima mobil seharga Rp 1,9 miliar dalam pembahasan Anggaran APBK-P 2018.
“Ini bukan bicara mengenai aturan atau undang-undang, tapi ini mengenai moral,” sebut pria yang akrab disapa Tuih itu.
Dikatakannya, pihaknya datang bukan karena dibayar, tapi ini murni karena hati nurani dan kondisi Bireuen saat ini.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen jangan menjalankan roda pemerintahan secara dinasti (kekeluargaan) dalam penetapan Kepala Dinas SKPK di lingkup Pemkab Bireuen.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen supaya lebih memperhatikan dan pemberdayaan nasib perekonomian masyarakat.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam hal pengadaan / pelelangan Proyek APBK Bireuen harus mencerminkan keadilan dan transparan, serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara kontraktor. Jangan mengutamakan pemenangnya pada perusahaan sanak keluarganya (nepotisme).
“Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen wajib menunaikan janji politik masa kampanye secara tuntas dan iklas, dengan Aases transparansi Keterbukaan, Informasi Publik serta penuh tanggung jawab, sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Bireuen tanpa egois dan sombong,” sebutnya.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen agar berani mengQanunkan himbauan Standarisasi Caffee dan Restoran (yang dikeluarkan oleh Dinas Syari’at Islam).
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menghentikan Pembangunan Ruko di depan RS Fauziah Bireuen (sebelum masalah Qanun RTRW direvisi setelah ditetapkan Ruang Terbuka Hijau).
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk menjalankan Pelayanan Publik secara aturan yang berlaku ( pada Disdukcapil, RS Fauziah Bireuen, dan lainnya)
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk memperjuangkan honorer K2 lulus PNS tanpa seleksi.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk lebih mengutamakan pembangunan rumah duafa tepat sasaran (jangan sampai ada dugaan penjualan rumah kepada yang ada uangnya).
Para pendemo kemudian diizinkan masuk dan bertemu Sekda Bireuen. (Ihkwati)
