KABAR BIREUEN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Bireuen, Drs Muhammad Arif, memimpin rapat ke-2 Paripurna I masa Persidangan III tahun 2018, Selasa (27/11/2018) di ruang paripurna dewan setempat.
Prapat paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Qanun Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Qanun tentang Pencabutan atas Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2019 tersebut dihadiri Wakil Bupati Bireuen Dr H. Muzakkar A. Gani SH., M.Si.
Empat fraksi di DPRK Bireuen kemudian menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Partai Aceh yang dibacakan Tgk Amryadi, antara lain meminta penjelasan Bupati sejauh mana implementasi dari visi misi, terwujudnya Kabupaten Bireuen yang adil, makmur aman dan damai berlandaskan Syariat Islam.
Selanjutnya terkait keberadaan kapal keruk milik Pemkab Bireuen, mengingat beberapa kuala di Bireuen dangkal sehingga membutuhkan pengerukan.
“Fraksi PA juga meminta penjelasan terkait hasil akhir keikutsertaan Bireuen di ajang PORA XIII, perlu kiranya pemerintah mengevaluasi KONI Bireuen menyangkut prestasi olahraga yang dianggap tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” sebutnya.
Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) Bireuen, meminta pemerintah lebih tegas dalam menuntaskan permasalahan pembangunan Mesjid Taqwa Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga.
Fraksi PNA-Nasdem berharap pemerintah meminta Bupati Bireuen, dalam hal pelaksanaan proyek/pekerjaan di Bireuen untuk diprioritaskan kepada seluruh pengusaha-pengusaha di Bireuen. Bukan hanya untuk pengusaha yang dekat dengan penguasa,” harap Salman Ibrahim.
Dalam potensi Waduk Paya Nie, Kecamatan Kutabang, baik untuk sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
“Kami Fraksi PNA-Nasdem kembali mengingatkan pemerintah agar IMB ruko di lokasi PT KAI jangan melanggar Tata Ruang dan RPJMD,” baca Salman Ibrahim.
Pandangan Fraksi Karya Indonesia Damai (F-KID) dibacakan Fajri Fauzan, menyoroti janji Bupati yang akan membangun jalan Tanjong Beuridi – Pante Karya, dengan anggaran Rp 11 miliar.
“Bupati berjanji menuntaskan jalan tersebut sekaligus karena ada sumber dana DID. Namun, setelah pembahasan anggaran menjadi Rp 5 miliar, malah jalan tersebut tak bisa dilaksanakan secara tuntas. Mohon penjelasan,” tanyanya.
Lalu, mengenai kelanjutan penanganan korban bencana banjir bandang di Gampong Darussalam, Kecamatan Peusangan Selatan. Terutama, terhadap tiga rumah korban yang hancur dibawa banjir.
Selanjutnya, terkait lokasi lahan bekas PJKA yang disewakan H Jamal, sepatutnya Pemkab Bireuen menjadikannya sebagai tempat parkir, karena ruas jalan menuju ke RSUD dr Fauziah Bireuen yang sekarang dibangun jalur dua, semakin sempit.
Fraksi PPP-PKS-PAN, dengan pananggap Zulfahmi, SE mempertanyakan kejelasan pembangunan Rumah Sakit Regional. Lalu, terkait kelangkaan gas LPG 3 kg, sejuah mana peran pemerintah dalam mengatasinya.
Mereka mengharapkan, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada dayah dan balai pengajian. Melakukan duek pakat dengan para keuchik dan camat, untuk memotivasi kinerja mereka dalam rangka percepatan pembangunan melalui Dana Gampong.
“Fraksi PPP-PKS-PAN mengharapkan pemerintah dapat mengusulkan pembangunan tebing penahan dari abrasi Krueng Peusangan ke Pemerintah Aceh, mengingat kondisinya sudah sangat kritis,” harap Zulfahmi. (Ihkwati)
