KABAR BIREUEN – Terkait keluhan dan protes sejumlah masyarakat Pidie Jaya (Pijay), terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan korban gempa bumi yang terjadi pada tahun 2016 silam, Ketua Forum Cepat Tanggap Indonesia (FOTA) Aceh, Saiful Amri, sangat menyesalkan hal tersebut terjadi.
Sebelumnya, beberapa masalah pada proses rehab rekon perumahan korban gempa Pijay diungkap ke publik, diantaranya dugaan pungli, mark up hingga permintaan biaya pembuatan gambar rumah.
“Saya sangat sesalkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi pasca bencana alam nasional di Pidie Jaya 2016 lalu,” sebut Saiful kepada waratwan, Kamis (3/1/2019).
Menurut Saiful Amri, jika merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan pasal 2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Saiful Amri juga mengharapkan kepada pihak penegak hukum, agar segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sebab, permasalahan ini sangat merugikan masyarakat yang sedang menimpa musibah.
“Atas dasar tersebut, polisi atau institusi aparat penegak hukum harus melakukan penyidikan secara mendalam terhadap dugaan tindak pidana yang muncul,” harap pria yang akrab disapa Popon ini.
Seperti pernah diberitakan sejumlah media sebelumnya, Rusli AR, korban gempa di Gampong Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, membeberkan kepada sejumlah awak media terkait bantuan untuknya yang diduga dipotong sebesar Rp2,9 juta.
Jumlah tersebut belum termasuk untuk uang minum yang diduga diberikan kepada orang kantor sebesar Rp110 ribu dan sumbangan untuk anak yatim Rp100 ribu. Hal tersebut seperti dilansir media AJNN.net pada 31 Desember 2018. (Munawar)
