KABAR BIREUEN – Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2020 tentang kebijaksanaan Pendidikan dalam masa darurat Covid-19, UN tahun 2020 dibatalkan termasuk uji kompetensi keahlian 2020 bagi SMK.
Kadis P dan K Bireuen Drs M Nasir, M.Pd didampingi sekretarisnya, Afwandi menjelaskan hal itu menjawab pertanyaan Kabar Bireuen di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2020).
Dikatakannya, dengan dibatalkan UN tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk pendidikan yang lebih tinggi dan proses penyetaraan bagi lulusan paket A, paket B, dan paket C, akan ditentukan kemudian.
Proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh, untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
Dikemukakan M Nasir, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
“Ujian sekolah dirancang untuk untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh,” sebutnya.
Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa dan yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan tersendiri. Kelulusan Sekolah Dasar sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5 dan 6). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan tambahan nilai kelulusan.
Kelulusan SMP sederajat dan SMA sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan dan kelulusan SMK sederajat ditentukan sebagai tambahan nilai kelulusan.
“Hal ini berkenan dengan penyebaran Covid-19 maka kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, menjadi pertimbangan utama Menteri P dan K dalam pelaksanan kebijakan pendidikan,”ujar M Nasir. (H. AR Djuli /*)
