KABAR BIREUEN, Bireuen – Sejumlah petani tambak korban banjir di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, mempertanyakan bantuan benur udang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Disinyalir, bantuan yang disalurkan itu tidak sesuai juknis.
Seorang penerima bantuan dari Kecamatan Simpang Mamplam, Firdaus, kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya, benur yang diterimanya tanpa disertai dokumen kelayakan.
“Benur yang diberikan tanpa sertifikat dan hasil uji laboratorium. Kualitasnya sangat buruk, bahkan banyak yang kondisinya hampir mati,” ungkap Firdaus.
Selain masalah kualitas, katanya, para petani tambak hanya diberikan benur. Sementara pakannya tidak diberikan.
“Yang diberikan hanya benur saja, tidak ada pakan. Untuk apa kami diberi benur kalau tidak ada pakannya? Dikasih makan apa? Padahal informasi yang kami terima, bantuannya sudah termasuk pakan, dan di daerah lain memang demikian,” ujarnya.
Penyaluran yang mendadak juga menyulitkan para petani yang belum menyiapkan lahannya pasca bencana banjir.
“Benur dibawa tiba-tiba begitu saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tambak kami belum siap, air belum diatur, persiapan belum dilakukan. Ini seperti memaksa kami menerima sesuatu yang bahkan kami belum siap menampungnya,” tegasnya.
Firdaus menegaskan, para petani tetap bersyukur adanya perhatian pemerintah terhadap tambak rusak akibat banjir, namun menekankan bantuan harus tepat guna.
“Petani sangat bersyukur adanya bantuan benur bagi korban banjir. Namun jika yang diberikan tidak sesuai kebutuhan dan tidak bisa dimanfaatkan, sama saja menghamburkan uang rakyat,” katanya.
Para petani meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen menjelaskan mekanisme penyaluran serta daftar penerima secara terbuka agar program ini berjalan transparan.
“Ini harus ada penjelasan dari dinas terkait dan penyuluh di Kabupaten Bireuen, terkait penyaluran bantuan untuk korban banjir,” pungkas Firdaus.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Ir M Jafar, MM, menjelaskan, penyaluran dilakukan langsung oleh pihak KKP RI tanpa melalui dinas.
“Kami hanya mengirim data penerima petani tambak korban banjir dengan kategori rusak ringan ke pihak Kementerian. Bantuan disalurkan langsung ke penerima tanpa melibatkan Dinas Kabupaten,” tutur M. Jafar.
Terkait pemberitahuan dan ketiadaan pakan, Jafar mengaku tidak mengetahui hal tersebut secara rinci.
“Mereka hanya melibatkan penyuluh. Untuk informasi lebih jelas silakan tanya ke penyuluh,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan Dinas Kelautan dan Perikanan Bireuen, Ilyas, menjelaskan, sasaran dan rincian paket bantuan tersebut.
“Petani tambak korban banjir yang mendapat bantuan benur udang merupakan tambak dengan kategori rusak ringan atau yang masih fungsional. Total luas tambak penerima mencapai 1.640 hektare, dengan estimasi 35.000 ekor benur per hektare lengkap beserta pakan sebanyak 325 kilogram,” ungkap Ilyas.
Ilyas menegaskan, paket yang seharusnya diterima sudah mencakup benur dan pakan.
“Para petani yang sudah terdata akan menerima benur udang beserta pakan. Saat ini yang sudah disalurkan mencapai 1.300 hektare dan diserahkan langsung oleh pihak Kementerian,” pungkas Ilyas.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Bireuen terkait ketimpangan informasi dan keluhan yang disampaikan para petani. (Rizanur)
