KABAR BIREUEN, Jeumpa -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) setempat, menyosialisasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
Kegiatan ini dibuka secara resmi Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., yang diwakili Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, S.H., M.M., di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Bireuen, Rabu, 11 November 2026.
Pada kesempatan itu Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, S.H., M.M. membaca sambutan tertulis Bupati Bireuen.
Disampaikan, untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, tertib, serta selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan norma kebiasaan masyarakat Aceh, Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama DPRK Bireuen telah mengesahkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2024.
Hadirnya Qanun ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan masyarakat, melainkan sebagai pedoman payung hukum bersama guna menjamin hak-hak.
Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pada hari ini memiliki peran yang sangat strategis. Sebuah peraturan atau hukum tidak akan berjalan efektif hanya dengan disahkan, melainkan harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Maka melalui sosialisasi ini, dia mengimbau dan menekankan beberapa hal penting Kepada Jajaran Penegak Hukum dan Perangkat Daerah (Khususnya Satpol PP dan WH serta para Camat dalam Kabupaten Bireuen), lakukan pendekatan secara humanis, persuasif, dan edukatif dalam menyosialisasikan serta menerapkan qanun ini.
Utamakan pembinaan dan pencegahan agar masyarakat memahami esensi dari ketertiban umum.
“Kepada para Camat dan Tokoh Masyarakat, bantu kami untuk meneruskan informasi dan pemahaman terkait Qanun ini kepada warga di gampong masing-masing. Peran Keuchik dan Tuha Peut sangat menentukan dalam menjaga ketenteraman di lingkungan paling dasar,” harapnya.
Kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bireuen, mari bangun kesadaran hukum secara bersama-sama.
Ketertiban umum bukan hanya tanggung jawab jajaran aparat penegak hukum atau Satpol PP, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bireuen.
“Besar harapan saya, melalui sosialisasi ini pemahaman kita bersama terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2024 dapat semakin meningkat, sehingga aturan ini bukan sekadar menjadi teks di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dan dilaksanakan secara sadar demi ketenteraman serta kenyamanan seluruh masyarakat Kabupaten Bireuen,” sebutnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP dan WH Bireuen, Musni Syahputra, S.IP., M.Ec.Dev., melaporkan, maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai ketentuan, kewajiban, larangan, serta peran masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sesuai dengan Qanun yang berlaku.
Dengan tujuan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Qanun Trantibumlinmas. Mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.
Kemudian, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Mencegah terjadinya pelanggaran dan gangguan ketertiban umum. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, Satpol PP, aparat terkait, dan masyarakat.
“Dan mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan terlindungi,” ujarnya.
Disebutkan, sasaran sosialisasi Qanun tentang Trantibumlinmas ini meliputi, aparatur pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Anggota Satpol PP dan WH selaku pelaksana penegakan Trantibumlinmas. Perangkat Gampong yang berperan aktif menjaga Trantibumlinmas di tingkat desa dan pelaku usaha serta masyarakat umum.
Kegiatan berlangsung selama satu hari pada Rabu, 11 November 2026 di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Bireuen.
“Acara ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Kabid PPUD Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki, S.H., M.H., dan Kabag Hukum Setdakab Bireuen, Nurul Fajri, S.H.,” tutup Plt. Kasatpol PP dan WH Bireuen. (Hermanto)
