Oleh: Anwar, S.Ag, M.A.P
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen
HARI Pers Nasional 9 Februari 2026 menjadi ruang refleksi bersama, bukan hanya bagi insan pers, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang kerap menjadi objek utama pemberitaan. Tulisan editorial redaksi Kabar Bireuen berjudul “Pers Bukan Corong Kekuasaan” patut diapresiasi sebagai penegasan posisi etik pers dalam demokrasi lokal: berdiri independen, kritis dan berpihak pada kepentingan publik.
Dari sudut pandang penguasa atau pemerintah daerah, media tidak seharusnya dipahami sebagai alat legitimasi kekuasaan, apalagi sebagai perpanjangan lidah birokrasi. Media adalah ruang publik. Di sanalah kebijakan diuji nalar publiknya, diuji dampaknya, dan diuji keberpihakannya. Pemerintah yang dewasa secara demokratis akan membaca kritik pers sebagai bagian dari mekanisme koreksi, bukan sebagai serangan personal atau upaya menjatuhkan wibawa.
Dalam praktik pemerintahan daerah, relasi dengan media memang tidak selalu berada pada garis yang nyaman. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi publik, program pembangunan dan capaian kinerja. Namun pada saat yang sama, media memiliki mandat etik untuk menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Ketegangan ini adalah konsekuensi alami dari demokrasi, bukan gangguan yang harus diredam.
Persoalan mulai muncul ketika kritik dipersepsikan sebagai sikap permusuhan, atau ketika media diperlakukan sebatas mitra publikasi. Dalam situasi seperti itu, kekuasaan sering tergoda untuk mengatur narasi, memilih media yang “ramah”, atau membangun hubungan yang transaksional. Padahal, di situlah justru fungsi kontrol pers berisiko melemah dan ruang publik kehilangan daya kritisnya.
BACA JUGA: Pers Bukan Corong Kekuasaan
Di tingkat lokal seperti Kabupaten Bireuen, pers daerah memiliki peran yang jauh lebih strategis dibanding sekadar pelapor peristiwa. Pers lokal hidup di tengah masyarakat yang sama, memahami denyut persoalan warga, dan menyaksikan langsung dampak kebijakan. Karena itu, kritik media lokal sering kali lahir dari kedekatan sosial, bukan dari niat mengganggu stabilitas. Pemerintah daerah yang cerdas akan membaca kritik tersebut sebagai sinyal awal, bukan sebagai ancaman.
Di sisi lain, pers daerah juga memikul tanggung jawab besar. Independensi tidak boleh bergeser menjadi keberpihakan emosional atau kepentingan kelompok. Kritik jurnalistik harus dibangun di atas verifikasi, data dan etika profesi. Ketika pers bekerja secara profesional, maka pemerintah daerah berkewajiban menghormatinya, membuka akses informasi dan merespons secara argumentatif serta substantif.
Editorial Kabar Bireuen menegaskan bahwa pers bukan corong pemerintah. Pemerintah daerah yang demokratis sejatinya juga tidak membutuhkan corong. Yang dibutuhkan adalah mitra kritis yang jujur, berani dan bertanggung jawab. Sebab, kekuasaan yang alergi kritik hanya akan melahirkan kepatuhan semu, bukan kepercayaan publik.
Hari Pers Nasional semestinya menjadi titik temu etis: pers menjaga independensi dan integritasnya, pemerintah daerah menjaga keterbukaan dan kedewasaan berkuasanya. Dari relasi yang setara dan kritis itulah demokrasi lokal bertumbuh dan kepentingan masyarakat benar-benar menjadi pusat dari seluruh kerja kewartawanan dan pemerintahan. [*]
