KABAR BIREUEN-Politik uang atau (money politic) bukanlah hal baru dalam perpolitikan, apalagi menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Banyak pihak yang terpengaruh untuk menerimanya, dengan berdalih memamfaatkan “kesempatan”.
Namun tidak begitu halnya dengan masyarakat dan aparatur Gampong Kuala Ceurape, kecamatan Jangka. Mereka malah melakukan kesepakatan untuk serentak menolak politik uang di gampong mereka.
Keuchik Kuala Ceurape, Anwar mengatakan, pemerintahan Desa Kuala Ceurape dan masyarakat berkomitmen untuk tegas menolak politik uang, dirinya juga menyebutkan ide tersebut timbul dari salah satu warga yaitu Furqan.
Bahkan dirinya mengaku, kesadaran dan inovasi tersebut muncul setelah GeRAK Aceh berkolaborasi dengan Panwaslih Bireuen, KIP Bireuen, Kejaksaan Negeri Bireuen dan Polres Bireuen saat melakukan pendidikan politik dan kepemiluaan pada kegiatan “Warga Bicara Politik” di Gampong Kuala Ceurape, dalam implementasi program Demokrasi Resiliensi (DemRes) di Kabupaten Bireuen.
“Bukan perkara mudah untuk menolak politik uang, karena beberapa masih beranggapan bahwa hal tersebut adalah lumrah. Namun kami terus berdiskusi dan mencari satu kesepakatan bersama. Politik uang bukan sekedar masalah saat pemilihan, tapi berdampak kepada siapa yang akan memimpin lima tahun ke depan,” sebutnya.
Berdasarkan kesepatakan bersama, mereka mengambil dana desa untuk mencetak dua baliho yang menyerukan anti politik uang.
Beberapa kalimat yang terlihat, bertulis dalam bahasa Aceh yaitu “Lheuh keunong penjara, tamah tamong Nuraka. Awak jok dan nyang teurimong politik peng, ka dipreh le setan lam Nuraka” (red- setelah masuk penjara, ditambah masuk Neraka. Orang yang memberi dan menerima politik uang, sedang ditunggu oleh setan di Neraka).
Selain itu juga ada baliho yang menyampaikan terkait enam bahaya politik uang, bertujuan untuk memberi edukasi kepada pemilih.
Furqan, warga setempat bangga kepada aparatur gampong dan masyarakat, yang sepakat untuk menolak politik uang.
Karena menjelang Pemilu 2024, banyak peserta politik yang mulai mengelabui masyarakat dengan melakukan beragam kecurangan.
“Bagi saya tidak cukup dengan hanya diskusi, tapi dibutuhkan sebuah gerakan bersama. Awalnya saya pikir apa yang saya usulkan, akan ditentang oleh banyak orang. Ternyata aparatur gampong, khususnya Keuchik sangat mendukung hal tersebut,” katanya.(REL)
