KABAR BIREUEN, Jakarta – Persoalan banjir, pendangkalan sungai, dan keterbatasan infrastruktur irigasi di Aceh menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD).
Untuk mendorong penanganan konkret, HRD menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran pejabat terkait di ruang kerja Dirjen SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, HRD membawa sejumlah usulan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Pidie Jaya.
Usulan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja HRD ke Aceh Utara pada 3 November dan Pidie Jaya pada 4 November 2026.
Sebagai anggota Komisi V sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HRD menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang diserap melalui kunjungan lapangan tidak boleh berhenti sebatas catatan reses, tetapi harus diperjuangkan hingga mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
“Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.
Salah satu usulan prioritas yang disampaikan HRD adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur di Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 1.700 hektare areal persawahan.
Untuk mempercepat realisasinya, HRD mendorong agar anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dapat dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, HRD mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan.
Dia juga mendorong pengalokasian anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027 sebagai tahapan penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut.
Sementara itu, untuk memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun, HRD meminta dukungan pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40 miliar. Dokumen perencanaan teknis untuk pembangunan tersebut disebut telah tersedia.
Selain pembangunan irigasi dan penguatan bendung, HRD turut menyampaikan kebutuhan normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Pidie Jaya.
Kedua sungai tersebut membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi teknis masing-masing, terutama untuk mengatasi sedimentasi dan pendangkalan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.
Pendangkalan sungai tidak hanya mengurangi kapasitas tampung dan aliran air, tetapi juga dapat mengancam permukiman penduduk serta lahan pertanian di kawasan sekitarnya.
Menurut HRD, pembangunan dan pembenahan infrastruktur sumber daya air tersebut harus menjadi bagian penting dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Pemulihan, kata dia, tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi agar masyarakat lebih terlindungi serta aktivitas ekonomi dan pertanian dapat kembali berjalan optimal.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU bersama jajaran pejabat terkait menerima dan mencermati berbagai usulan yang disampaikan HRD.
Pembahasan mencakup kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan, serta tahapan yang diperlukan agar program-program tersebut dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
HRD menegaskan akan terus mengawal seluruh usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait. Ia juga berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air yang memadai, warga tidak lagi dihantui banjir, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat,” tegasnya.
Karena itu, dia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan sumber daya air di Aceh.
HRD berharap, berbagai usulan tersebut tidak hanya menjadi perhatian dalam forum pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang terencana dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta mendukung sektor pertanian di Aceh. (Suryadi)
