KABAR BIREUEN,Bireuen—Bupati Bireuen H. Mukhlis,S.T, menerima audiensi pemerintahan mahasiswa (PeMa) dari empat universitas di Bireuen, di Ruang Video Conference Pendopo Bupati Bireuen, Rabu (11/11/2026).
Mahasiswa tersebut merupakan perwakilan dari Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, dan Universitas Islam Aceh (UIA).
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mempertanyakan proses dan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Sumatra yang terjadi di Bireuen.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen, Mawardi, S.STP., M.Si., yang bertindak sebagai moderator, membuka pertemuan tersebut dengan penjelasan, pelaksanaan pemulihan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.
Dikatakannya, penanggulangan pascabencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan kerja sama Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, perguruan tinggi dan mahasiswa dengan prinsip pembangunan build back better, safer, and sustainable.
Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim, Reza, dalam pertemuan tersebut menyampaikan berdasarkan penilaian mereka, pemerintah lamban dalam melakukan pemulihan.
Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung hingga 2028, dinilai oleh mahasiswa terlalu lama.
“Apalagi saat ini warga di Peusangan Selatan, Siblah Krueng, dan Juli resah dengan ancaman banjir susulan akibat dari sedimentasi sungai belum dikeruk,” ungkapnya.
Reza juga menyoroti kenaikan harga pangan dan bahan bangunan, sulitnya penerapan gotong royong di era modern, dugaan faktor hulu seperti penggundulan hutan, serta belum adanya jawaban konkret dari Forkopimda dan dinas terkait atas keluhan masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, Ir. Marwan menyebutkan, status penanggulangan bencana di Bireuen masih dalam masa transisi menuju rehab-rekon.
Proses penanggulangan pascabencana, termasuk pemulihan, tidak bisa dilakukan dalam tempo yang singkat.
Membutuhkan waktu untuk mendata, merencanakan dan penganggaran, serta membutuhkan sumber daya dukung lainnya yang tidak kecil.
“Pemulihan dimulai dari pendataan, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian/lembaga yang memegang tanggung jawab utama,” kata Marwan.
Marwan menjelaskan, setiap kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab berbeda.
Sementara pemerintah kabupaten bertugas melakukan pendataan dan melakukan koordinasi.
Pemulihan sungai yang terdampak berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sementara untuk penanggulangan jalan dan jembatan besar menjadi tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Marwan juga menjelaskan, untuk pembangunan rumah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra, berada di bawah tanggung jawab/kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Untuk mengontrol supaya harga kebutuhan pokok dan harga barang lainnya, secara rutin Pemkab Bireuen melakukan monitoring dan operasi pasar. Tujuannya supaya terjadinya stabilitas barang di pasar.
Terkait kesiapsiagaan, Pemkab mengakui keterbatasan posko keselamatan. Pada tahun 2027,pemerintah telah merencanakan pemasangan early warning system banjir di titik rawan.
Bupati Bireuen H. Mukhlis dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi kepada mahasiswa dari Umuslim, UMMAH, UNIKI, dan UIA.
“Kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa, memiliki arti tersendiri yang sangat penting bagi pemulihan daerah yang telah dihantam bencana alam,” sebut Bupati Mukhlis.
Bupati menyampaikan ruang dialog selalu terbuka kepada siapa saja termasuk mahasiswa. Pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa, memiliki dampak bagus bagi daerah.
“Kolaborasi mahasiswa dan pemerintah sangatlah penting, supaya pembangunan dapat dilakukan secara lebih baik dan lebih tangguh,” ujarnya.
Hadir pada pertemuan itu, Wakil Bupati Bireuen Ir. Razuardi, MT, para Asisten, dan SKPK terkait. (Ihkwati)
