KABAR BIREUEN, Bireuen – Untuk mendapatkan kejelasan hak-hak korban banjir, Komisi III dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen berkonsultasi langsung dengan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Fadhli SPd, mengatakan, konsultasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian legislatif terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana, khususnya terkait belum tuntasnya realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) dan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup).
“Masyarakat korban banjir sampai saat ini masih menantikan kepastian pembangunan huntap dan penyaluran jadup sebagai hak mereka,” katanya.
Politikus Partai NasDem yang mengoordinasikan jalan pertemuan itu menjelaskan, tujuan dari konsultasi legislatif ke BPBA, untuk memperoleh kejelasan dan informasi terkait pembangunan huntap.
“Kami mempertanyakan kendala yang menyebabkan belum tuntasnya pembangunan dan realisasi hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir,” terangnya.
Selain persoalan huntap, tambah Ketua Komisi III yang akrab disapa Abi Fadhli ini, juga mengenai proses, mekanisme serta jadwal penyaluran jadup turut dibahas dengan pihak BPBA.
“Kami mendorong percepatan penyelesaian seluruh hak korban bencana, agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan normal,” ujarnya.
DPRK Bireuen, kata Abi Fadhli, meminta komitmen dan langkah konkret dari pihak terkait, agar persoalan huntap dan jadup segera diselesaikan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III dan Komisi IV DPRK Bireuen menekankan, pemerintah melalui instansi terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana, sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam proses pemulihan pascabencana.
Selain itu, BPBA diminta untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai progres penanganan, kendala administrasi maupun teknis, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Komisi III dan Komisi IV DPRK Bireuen berharap agar BPBA dapat menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi terkait lainnya,” ujar Abi Fadhli.
DPRK Bireuen, tegas Abi Fadhli, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat agar seluruh hak korban bencana dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
“Kami berharap, setelah konsultasi dengan BPBA, permasalahan huntap dan jadup korban banjir di Kabupaten Bireuen segera memperoleh solusi dan penyelesaian konkret,” pungkasnya. (Rizanur)
