KABAR BIREUEN, Bireuen – Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, mengingatkan para camat tidak boleh lepas tanggung jawab atas kisruhnya pendataan korban banjir yang berujung pada polemik penyaluran bantuan di sejumlah kecamatan. Ia meminta data penerima bantuan segera dikaji ulang agar tidak terus memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Surya Dharma kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026), menyusul protes sejumlah keuchik di Kecamatan Gandapura dan Peusangan terkait penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Jangan sampai camat ‘buang badan’ saat dipertanyakan soal data yang amburadul. Pendataan awal tetap berada di kecamatan, jadi camat harus bertanggung jawab jika ada kekeliruan,” tegasnya.
Menurut Surya Dharma, ketidakjelasan kategori kerusakan rumah, seperti perbedaan antara rusak ringan, sedang, dan berat, menjadi salah satu sumber kekisruhan data. Ia menilai kurangnya sosialisasi kepada para keuchik membuat usulan data penerima bantuan menjadi simpang siur.
“Kami mendengar langsung keluhan para keuchik. Camat seharusnya melakukan evaluasi dan sosialisasi yang jelas terkait kriteria pendataan. Jangan asal-asalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan pemerintah pusat untuk korban banjir tidak dipolitisasi. Bantuan tersebut, kata dia, bersumber dari APBN dan diperuntukkan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak.
“Semua jenis bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana jangan dipolitisi. Termasuk usulan data yang sampai saat ini masih simpang siur akibat tidak adanya penjelasan kategori yang jelas,” katanya.
Surya Dharma meminta camat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkaji ulang data korban banjir secara menyeluruh, guna memastikan bantuan seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) dan lainnya benar-benar tepat sasaran.
Keuchik Protes Penyaluran Bantuan
Sebelumnya, sejumlah keuchik di Kecamatan Gandapura dan Peusangan memprotes penyaluran bantuan DTH maupun bantuan daging meugang dari Presiden bagi korban banjir yang tidak merata dan terkesan pilih kasih.
Mereka menilai pendataan belum akurat, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat gampong. Beberapa keuchik enggan pernyataannya terkait hal tersebut dipublikasikan karena khawatir mendapat teguran dari camat.
“Data jangan amburadul dan jangan pilih kasih. Kalau desa lain dapat, kami juga harus ada. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan kepada kami kenapa desa lain dapat sementara mereka tidak,” ujar salah seorang keuchik.
Para keuchik berharap, pemerintah daerah segera membenahi sistem pendataan agar polemik penyaluran bantuan tidak terus berlarut-larut dan tak kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Suryadi)
