KABAR BIREUEN– Mananggapi sinyalemen belum berfungsinya UPTD Krueng Simpo, Ranto Panyang, Kecamatan Juli, sebagai kawasan peternakan, Wakil Bupati Bireuen Dr Muzakkar A Gani SH,M.Si kepada wartawan dalam pesan WhatAppnya di Bireuen Pers Club, Selasa (4/11/2018) menyebutkan, setelah sapi tiba pada pertengahan Desember 2018, maka kawasan tersebut akan segera difungsikan.
Muzakkar menambahkan, UPTD Krueng Simpong di Ranto Panyang, Kecamatan Juli dapat segera berfungsi setelah sebelumnya telah ditata kembali dengan menanam rumput untuk pakan ternak, setelah 95 ekor sapi dari pogram penerima kegiatan pengembangan ternak Ruminansia potong melalui penambahan sapi indukan import Tahun Anggaran 2018 tiba di UPTD tersebut.
Pada kegiatan pengembangan ternak ini, sebutnya, sebanyak 95 ekor 0 diperuntukan untuk UPTD Krueng Simpo, di Rantau Panyang, Kecamatan Juli sebanyak 50 ekor dan untuk Kelompok Ingin Sejahtera, Kana Jasa dan Rizkina masing-masing 15 ekor. Sapi ini disalurkan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.
Menurut Wabup, terhadap adanya sinyalemen beberapa pihak bahwa UPTD Krueng Simpo tidak fungsional, segera terjawab dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pembelajaran tata kelola ternak potong.
“Saat ini, estimasi kedatangan sapi indukan impor di Pelabuhan Belawan Medan pada minggu kedua Desember 2018. Kita akan utus Kadis Pertanian Ir. Alie Basyah dan Kabid Peternakan, drh Afrizar untuk verifikasi dan proses pemberangkatan ke Bireuen,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Muzakkar juga membantah jika proyek itu dikatakan fiktif.
Disebutkannya, bila memaknai arti fiktif, kata fiktif bermakna adanya suatu laporan pertanggung jawaban keuangan tetapi tidak dapat di buktikan kegiatanya dilapangan.
“Kalau kita mengambil contoh kegiatan di Ranto Panyang Krueng Simpo justru sebaliknya ada kegiatanya tetapi belum ada pembayaranya. Ketidakadanya pembayaran karena kegiatan dilaksanakan mendahului penganggaran melalui perubahan anggaran sehingga perlu pelurusan mekanisme pelaksanaan pekekerjaan dengan pembayaran agar tidak bertentangan dengan aturan. Jadi pertanyaanya dimana letak fiktifnya,” jelasnya. (Ihkwati)
