KABAR BIREUEN, Jakarta – Hampir setahun pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, sejumlah jembatan yang rusak dan putus diterjang bencana belum juga diperbaiki. Kondisi ini memaksa masyarakat bertahan dengan akses darurat, bahkan anak-anak sekolah di Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, harus menyeberangi sungai menggunakan boat ketek untuk bisa sampai ke sekolah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud atau akrab disapa HRD. Dia mengharapkan pemerintah segera mempercepat pembangunan kembali jembatan yang putus agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kesulitan dan risiko keselamatan.
Di Peusangan Selatan, jembatan rangka baja yang menjadi penghubung puluhan desa, hingga kini belum dibangun kembali setelah ambruk diterjang banjir pada akhir November 2025. Akibatnya, mobilitas masyarakat di kawasan pedalaman tersebut masih terganggu, mulai dari akses pendidikan, kegiatan ekonomi hingga hubungan antarwilayah.
Anak-anak sekolah menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampak kerusakan infrastruktur tersebut. Setiap hari, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan rakit atau boat ketek seadanya karena belum tersedia jembatan penghubung yang layak.
Persoalan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Aceh. Salah satunya Jembatan Alue Limeng di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang menghubungkan Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, dengan wilayah sekitarnya.
Putusnya jembatan-jembatan tersebut semakin membatasi akses masyarakat yang sehari-hari bergantung pada jalur penghubung untuk keperluan pendidikan, pertanian, perdagangan dan berbagai aktivitas lainnya.
HRD mengatakan, telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus mendengarkan keluhan masyarakat.
Dia mengaku juga berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta agar pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat banjir segera direalisasikan.

Namun, hingga kini belum terlihat tanda-tanda dimulainya pembangunan. Sementara itu, masyarakat masih harus menjalani aktivitas sehari-hari dengan keterbatasan akses dan berbagai risiko.
“Jangan biarkan masyarakat terlalu lama hidup dalam kesulitan. Apalagi anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan boat ketek hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Jembatan yang putus harus segera dibangun kembali karena menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tegas HRD, Selasa (17/11/2026).
Selain kerusakan jembatan, HRD juga menyoroti persoalan pendangkalan sungai yang hingga kini belum mendapatkan penanganan maksimal.
Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air secara optimal. Akibatnya, setiap kali hujan turun, air kembali meluap dan menggenangi permukiman penduduk serta berbagai fasilitas umum.
“Ketika hujan turun, rumah warga, sekolah, pesantren, sawah, kebun hingga berbagai fasilitas umum kembali terendam banjir. Persoalan ini harus segera ditangani. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan peninjauan, tetapi harus menghadirkan solusi nyata melalui langkah cepat dan terukur,” pinta HRD.
Diharapkannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh.
Menurutnya, pembangunan kembali jembatan dan jalan yang rusak, normalisasi sungai serta pemulihan infrastruktur dasar lainnya harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Kita ingin Aceh benar-benar bangkit. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian, sementara anak-anak kesulitan mengakses pendidikan dan aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat masih terganggu akibat bencana,” pungkas HRD. (Suryadi)












