KABAR BIREUEN,Bireuen–Perkara hukum terkait aksi penutupan akses jalan menuju PT Blang Ketumba yang terjadi pada 19 November 2025 akhirnya menemukan penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).
Penyelesaian tersebut berlangsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen, Rabu (18/11/2026).
Hendra Noveri bin Husaini, yang merupakan Ketua Pemuda Desa Suka Tani, dalam persidangan menyampaikan pengakuan atas kekhilafan yang terjadi serta mengajukan permohonan maaf secara langsung kepada pihak PT Blang Ketumba.
Permohonan maaf tersebut diterima oleh pihak perusahaan yang diwakili Nazaruddin selaku Manager PT Blang Ketumba.
Dalam suasana persidangan yang berlangsung kondusif, Nazaruddin menyatakan telah memaafkan Hendra Noveri.
Keduanya kemudian berjabat tangan sebagai simbol perdamaian dan berakhirnya persoalan yang telah berlangsung hampir satu tahun tersebut.
”Perdamaian ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri persoalan hukum yang telah saya jalani,” sebut Hendra Noveri.
Sementara bagi PT Blang Ketumba, penerimaan permohonan maaf tersebut menunjukkan adanya ruang untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan sikap saling menghargai.
Proses perdamaian itu disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang diketuai Didik Haryadi, S.H., M.H., dengan hakim anggota Juliani, S.H., dan Heriana Juanda, S.H., M.H.
Turut hadir Jaksa Penuntut Umum, Cut Mailina, S.H., M.H serta penasihat hukum terdakwa, Zulkarnaini, S.H.
Peristiwa yang menjadi awal perkara ini bermula dari aksi masyarakat Desa Suka Tani pada November 2025, yang berkaitan dengan persoalan akses jalan dan dinamika hubungan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
Persoalan tersebut kemudian berujung pada laporan hukum dan proses peradilan terhadap Hendra Noveri.
Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi jalan untuk mempertemukan kembali para pihak.
Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan, pengakuan atas kekhilafan, pemberian maaf, serta penyelesaian persoalan secara lebih manusiawi.
Perdamaian ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap persoalan hukum, selalu ada ruang untuk saling memahami, memaafkan, dan membangun kembali hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan dunia usaha.
Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut, perkara yang sempat menjadi perhatian masyarakat Desa Suka Tani itu kini memasuki babak penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif. (Ihkwati)










