KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), mendesak pemerintah segera melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut HRD, banjir yang berulang kali melanda sejumlah kecamatan di Aceh Utara tidak boleh terus ditangani dengan langkah darurat setiap kali bencana terjadi. Pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan banjir yang telah meresahkan masyarakat.
” Warga di sejumlah desa di Aceh Utara mengeluhkan banjir yang terjadi berulang kali, bahkan hingga 11 kali dalam setahun. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat,” ungkap HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Salah satu upaya yang terus diperjuangkannya adalah normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.
Belum lama ini, HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan perahu untuk melihat langsung kondisi sungai serta sejumlah titik yang rawan dilanda banjir.
Hasil peninjauan tersebut menunjukkan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Selain itu, keterbatasan tanggul pengaman membuat air sungai mudah meluap ke kawasan permukiman, persawahan, perkebunan, hingga lokasi peternakan warga.

Kondisi tersebut membuat masyarakat terus dihantui ancaman banjir setiap kali debit air sungai meningkat akibat hujan deras.
Dampaknya bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, melainkan juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, terutama petani, pekebun, dan peternak yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
HRD menegaskan, persoalan banjir akibat luapan Krueng Pirak harus segera ditangani melalui langkah konkret. Di antaranya, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan tanggul permanen pada titik-titik rawan banjir.
“Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan,” jelasnya.
Dia mengatakan, dampak banjir sangat besar, mulai dari kerusakan sawah, kebun, ternak, hingga rumah masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah nyata dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Menurut HRD, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat dari ancaman banjir. (Suryadi)










