KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan kepemilikan tanah masyarakat di kawasan transmigrasi yang hingga kini masih terkatung-katung akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Menurut HRD, masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tidak seharusnya terus dibayangi ketidakpastian hukum atas tanah yang menjadi tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan mereka.
Hal itu disampaikan HRD saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah di kawasan transmigrasi, di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Dia menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi, termasuk memastikan legalitas tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut.
HRD menyebutkan, ada tiga langkah penting yang perlu segera didorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Langkah pertama adalah menuntaskan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong koordinasi dan langkah konkret lintas kementerian, terutama Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penyelesaian status lahan yang masih bermasalah.
Menurut HRD, persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat, kepastian tempat tinggal, serta keberlangsungan ekonomi keluarga transmigran.
Langkah kedua adalah mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi.
Program tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi transmigran yang selama bertahun-tahun belum memperoleh kepastian hukum atas lahan mereka.
“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujar HRD.
BACA JUGA: HRD Minta Kemenhub Segera Pulihkan Jalur Kereta Api Rusak Diterjang Banjir di Aceh
Selain penyelesaian persoalan lahan dan percepatan sertifikasi, untuk langkah ketiga, HRD juga mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Dia menilai, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat transmigrasi, serta mengatur optimalisasi pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan warga.
HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi negara bagi masyarakat yang telah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi.
“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” harap HRD. (Suryadi)
