KABAR BIREUEN, Bireuen – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRK Bireuen mengapresiasi Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf. Ali Imran dan Ketua DPRK setempat, Juniadi, SH yang telah bertemu langsung dengan KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam rangka memperjuangkan proses tukar guling BMN untuk perluasan lahan RSUD dr Fauziah Bireuen.
“Fraski Partai Golkar sangat mengapresiasi saudara Bupati Bireuen, Danrem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran dan Ketua DPRK Bireuen dalam rangka memperjuangkan dan berupaya keras mewujudkan pengembangan perluasan tanah RSUD dr. Fauziah Bireuen, yang baru-baru ini telah melaksanakan kunjungan kerja ke Mabes TNI bertemu langsung dengan KSAD Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak. Harapan kami semoga segala administrasi terkait pengalihan lahan RSUD dr. Fauziah Bireuen selesai pada tahun ini,” demikian disampaikan penanggap dari Fraksi Partai Golkar DPRK Bireuen, Fajri Fauzan, dalam pendapat akhir terhadap rancangan lima Qanun Kabupaten Bireuen pada penutupan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen tahun sidang 2024/2025, Rabu (13/8/2025).
Sebagai informasi, Pemkab Bireuen dan Kodam Iskandar Muda telah melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) hasil tukar guling (Ruislag) pada Senin, 23 September 2024.
Tanah seluas sekitar 18.000 meter persegi beserta bangunan milik TNI AD yang berlokasi di Gampong (Desa) Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, diserahkan untuk Pemkab Bireuen. Sebagai gantinya, Pemkab Bireuen telah menyediakan lahan di Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang telah dibangun Makodim 0111 Bireuen dan sejumlah sarana pendukung lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan terhadap lima rancangan Qanun, yaitu, Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2024, Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Sampah, Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 serta Rancangan Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Fajri Fauzan menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bireuen dan jajarannya yang telah menjalankan roda pemerintahan dalam pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik.
“Kami juga mengapresiasi Pemkab Bireuen yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali secara berturut-turut,” kata Fajri.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemkab Bireuen diminta untuk selalu menjunjung tinggi pelayanan yang terpadu, terukur dan komprehensif terhadap seluruh proses pembangunan, khususnya pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Dalam hal ini tentunya harus dibarengi pula dengan peningkatan SDM para aparatur dan penempatan ASN sesuai job discription sesuai keilmuan dan keahlian masing-masing, sehingga diharapkan akan terwujudnya kepemerintahan yang Good Governance dan Clean Government,” paparnya lagi.
Kemudian, terkait penertiban dan penyelamatan aset daerah, politisi Golkar menyatakan dukungannya apa yang dilakukan Bupati Bireuen, H. Mukhlis.
“Kami sangat mengapresiasi program ini karena ini berhubungan langsung dengan peningkatan PAD. Kami juga siap untuk dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung terkait Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Bireuen. Semoga ini menjadi program andalan Bupati Bireuen,” ucapnya.
Bupati Bireuen juga diminta untuk mengintruksikan kepada seluruh Kepala SKPK agar mempercepat realisasi kegiatan tahun 2025.
“Dari catatan-catatan yang telah kami sampaikan di atas, perlu kiranya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah. Kami mengharapkan supaya pola penyerapan anggaran dilaksanakan dalam gerak yang berimbang, proporsional dan berkelanjutan. Pola anggaran yang hendak dicapai nantinya bukan hanya sekedar terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan anggaran tersebut mampu melahirkan efek positif dalam menggerakkan roda pembangunan di Kabupaten Bireuen. Pemerintah harus selalu bekerja keras untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah,” saran Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBK Bireuen Tahun Anggaran 2024.
“Terhadap rancangan qanun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kami berpendapat bahwa Rancangan Qanun dimaksud masih perlu dilaksanakan pengkajian lebih lanjut, melaksanakan hearing publik dengan pihak terkait, sehingga rancangan qanun tersebut tidak dapat disahkan menjadi Qanun dalam rapat paripurna kali ini. Mudah-mudahan dapat dilanjutkan pada paripurna berikutnya,” sebut mantan Ketua Fraksi Golkar DPRK Bireuen ini.
Sementara, terkait tiga rancangan qanun lainnya, fraksi partai berlambang pohon beringin ini sangat mendukung untuk disahkan. (Rizanur)
