Pembahasan RUU Pelayaran, Ini Sejumlah Masukan dari HRD

KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud, SE MAP, ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pembahasan RUU Pelayaran tersebut berlangsung dalam rapat Panitia kerja (Panja) dengan Eselon I Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Senin (23/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut H Ruslan Daud atau yang akrab disapa HRD, menyampaikan, penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, selama ini masih terkendala dengan biaya logistik yang tinggi dan tidak efisien.

Begitu juga pelayaran rakyat yang masih perlu penguatan dan pemberdayaan, pengelolaan manajemen dan tata kepelabuhan yang kurang efektif. Belum jelasnya peran kelembagaan, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut.

Dikatakan HRD, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Demikian juga permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaraan saat ini, sehingga perlu diubah.

“Bahwa pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional masih memerlukan penguatan, pemberdayaan, dan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjamin penyelengaraan keselamatan dan keamanan pelayaran,” harap Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKB ini.

Menurut HRD, ada lima tantangan utama dalam menurunkan biaya logistik. Pertama, regulasi yang masih kurang kondusif. Misalnya, lead time (waktu tunggu) yang cukup panjang untuk perizinan di pelabuhan.

Kedua, belum optimalnya kinerja pelabuhan. Contohnya, turn around time (waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang) yang lama dan infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai.

Ketiga, efisiensi value chain darat yang rendah. Misalnya, akses yang kurang memadai ke layanan truk dan koniktivitas jalan darat yang rendah,

Keempat, efisiensi value chain laut yang rendah. Seperti jalur pelayaran yang terfragmentasi dengan banyaknya penggunaan kapal kecil.

Kelima, tidak seimbangnya permintaan dan pasokan. Seperti permintaan terkonsentrasi (terpusatkan) di Pulau Jawa yang mengarah kepada kekosongan kontainer.

“Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan program pengangkutan pelayaran publik di laut atau tol laut yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan dwelling time (waktu yang dibutuhkan sejak barang turun dari kapal atau barang ditimbun sampai barang keluar dari pelabuhan) sebagai penghambat utama kinerja pelabuhan nasional , serta peningkatan peran transportasi laut Indonesia,” jelas HRD. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

BACA JUGA

KABAR TERBARU

APRI Aceh dan Bireuen Serahkan Santunan Kepada Keluarga Penghulu Almarhum Yusri

0
KABAR BIREUEN, Bireuen - Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Aceh bersama APRI Cabang Bireuen melakukan kunjungan takziah serta turut menyerahkan santunan...

Ancaman Banjir Terus Menghantui Warga Aceh Utara, HRD Desak Pemerintah Tangani Secara Menyeluruh

0
KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), mendesak pemerintah segera...

Siap-siap! PWI Pusat Pastikan Konferprov XIII PWI Aceh Digelar 20-22 November

0
KABAR BIREUEN, Jakarta – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh tetap digelar pada 20–22 November 2026 sesuai...

Jelang Ujian Akhir Semester, SMPN 4 Bireuen Syaratkan Siswa Mampu Hafal Bacaan Salat

0
KABAR BIREUEN,Kota Juang- Menghadapi ujian akhir semester 1 tahun ajaran 2026-2027 pada akhir November mendatang, UPTD SMPN 4 Bireuen mensyaratkan siswa mampu menghafal bacaan...

BSI Aktifkan Posko Resilience di Aceh, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

0
KABAR BIREUEN, Banda Aceh – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengaktifkan Posko Resilience di Aceh untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi sekaligus...

KABAR POPULER

Bupati Bireuen Ikuti Senam Jantung Sehat dan Lepas 23 Regu Gerak Jalan Sehat antar-Puskesmas...

0
KABAR BIREUEN, Bireuen-Pemerintah Kabupaten (Pemkab).Bireuen melalui Dinas Kesehatan Bireuen menggelar rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Minggu (15/11/2026). Kegiatan yang mengusung tema...

Soroti Nasib Tanah Warga Transmigrasi Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan, HRD Sampaikan Tiga Langkah...

0
KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan...

Wabup Razuardi Resmikan Lapangan Tenis Disdikbud Bireuen, Dibuka untuk Umum

0
KABAR BIREUEN, Kota Juang – Lapangan tenis baru di kompleks UPTD SPNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen resmi dibuka untuk masyarakat. Fasilitas...

Jelang Ujian Akhir Semester, SMPN 4 Bireuen Syaratkan Siswa Mampu Hafal Bacaan Salat

0
KABAR BIREUEN,Kota Juang- Menghadapi ujian akhir semester 1 tahun ajaran 2026-2027 pada akhir November mendatang, UPTD SMPN 4 Bireuen mensyaratkan siswa mampu menghafal bacaan...

APRI Aceh dan Bireuen Serahkan Santunan Kepada Keluarga Penghulu Almarhum Yusri

0
KABAR BIREUEN, Bireuen - Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Aceh bersama APRI Cabang Bireuen melakukan kunjungan takziah serta turut menyerahkan santunan...