KABAR BIREUEN-Menyikapi polemik terkait imbauan standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai syariat Islam di Bireuen, pada prinsipnya Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bireuen sepakat dengan himbauan tersebut.
“Kami melihat ini sebagai usaha positif dari Bupati Bireuen untuk mengawal penerapan syariat Islam. Namun demikian, kami melihat ada beberapa poin yang harus menjadi kajian kembali,” sebut Ketua DPD KNPI Bireuen Asnawi S.Sos kepada Kabar Bireuen, Jumat (7/9/2018)
Dikatakannya, yang harus menjadi kajian, poin nomor 14 yaitu pelayanan cafe dan restoran tutup pukul 24.00 WIB. Poin ini berpotensi merugikan beberapa pedagang, para penumpang bus/pribadi yang singgah di malam hari, mengingat Bireuen adalah kota transit.
Dari hasil kajian, sebutnya, poin dalam himbauan ini perlu diperbaiki redaksinya dengan tujuan mengajak dan jangan menvonis. Karena ini hanya sekedar himbauan, yang sifatnya mengajak ke arah kebaikan.
Menurut pria yang akarab disapa Abon ini, jika ini menjadi bagian penegakan syariat Islam pihaknya mendukung penuh, tapi sebaiknya tidak hanya dilaksanakan parsial. Melainkan harus komprehensif di segala aspek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen, termasuk masalah korupsi.
“Pada kesempatan ini, kami pemuda berharap Bupati Bireuen menyegerakan juga hal lainnya, seperti urusan IPDN, rumah sakit regional, infrastruktur, irigasi, pendidikan, peningkatan ekonomi kerakyatan, pelayanan publik, dengan peningkatan mutu dan penyegaran PNS di lingkungan Pemkab Bireuen. Sesuai dengan peraturan ASN. Hal ini dipandang perlu, untuk meningkatkan loyalitas mereka kepada atasannya,” harapnya. (REL)
