KABAR BIREUEN – Menyadari pentingnya bersinergi dalam membangun Kabupaten Bireuen, H. Ruslan M. Daud, SE., MAP, mengadakan pertemuan untuk saling sharing (berbagi pengalaman) dengan pejabat Pemkab Bireuen.
Pertemuan antara Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB dengan Pj. Bupati Bieuen, Aulia Sofyan, Ph.D, bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), termasuk para camat setempat, berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis (29/12/2022).
Menurut H. Ruslan M. Daud atau yang akrab disapa HRD, kehadirannya juga untuk menyerap berbagai informasi dari pihak terkait di Pemkab Bireuen, sebagai bahan utama yang akan diperjuangkan berbagai program pembangunan nanti di Pusat. Sejumlah program pembangunan itu, mulai jalan, jembatan, rumah rehab, balai latihan kerja dan lainnya, telah dilaksanakan tahun 2022. Banyak juga yang akan dikerjakan pada 2023 nanti.
“Saya sebagai jembatan penghubung berbagai program pembangunan dengan kementerian terkait, untuk memajukan Aceh secara umum dan Kabupaten Bireuen khususnya,” sebut HRD.
Dalam kesempatan tersebut, HRD menjelaskan, sinergisitas antara Pemkab Bireuen dengan Anggota DPR RI dalam membangun Kabupaten Bireuen, sangat diperlukan. Kalau tidak saling bersinergi, katanya, sangat sulit terealisasi program-program pembangunan dari Pusat yang berasal dari dana APBN ke Kabupaten Bireuen.
“Selama ini di masa pemerintahan sebelumnya, kami sangat sulit bersinergi dengan Pemkab Bireuen. Akibatnya, banyak program pembangunan yang kami perjuangkan di Pusat, tidak bisa terealisasi karena kurangnya dukungan dari Pemkab Bireuen,” ungkap HRD.
Dijelaskan HRD, dirinya selaku pihak legislatif, hanya bisa memperjuangkan ke pemerintah pusat program-program pembangunan yang dibutuhkan di Kabupaten Bireuen. Sedangkan segala keperluan untuk itu, harus disiapkan oleh Pemkab Bireuen. Seperti permohonan atau proposal, penyiapan lahan, DED dan keperluan administrasi lainnya.
“Di situlah perlunya bersinergi atau berkolaborasi dengan baik antara Pemkab Bireuen dengan kami di DPR RI. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, insyaallah ke depan akan banyak program pembagunan bisa kita bawa ke Kabupaten Bireuen yang kita cintai ini,” ujar HRD yang mendapat applaus dari para pejabat Pemkab Bireuen.
Karena itu, HRD mengharapkan kepada semua pihak di Bireuen untuk membantu Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan, dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, tugas yang diembannya dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam pertemuan itu, HRD menyerap aspirasi dari sejumlah Kepala SKPK. Di antaranya, dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bireuen, Ritahayati, ST. Dia meminta kepada HRD, untuk memperjuangkan agar Bireuen memiliki gedung Mall Pelayanan Publik yang dibutuhkan.untuk melayani masyarakat secara maksimal.
Begitu juga Kepala Dinas Pendidikan Dayah Bireuen, H. Jufliwan, SH., MM, berharap diperjuangkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk dayah-dayah di Kabupaten Bireuen. Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan, Ismunandar, ST., MT, minta dibangun jalan dua jalur di sejumlah titik di Bireuen. Terutama, di lintasan jalan negara Medan-Banda Aceh, dari kawasan Tutue Meuria hingga Blang Bladeh.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bireuen, Mirza Fahmi, S.STP., M.Si, mengatakan, selama ini banyak program pembangunan yang telah berhasil dibawa pulang H. Ruslan M. Daud ke Kabupaten Bireuen. Seperti hadirnya BLK yang bisa mencetak tenaga terampil dan mengurangi angka pengangguran.
HRD menanggapi dan menyerap masing-masing aspirasi tersebut. Mengenai BLK khusus pesantren atau dayah yaitu BLK Komunitas, katanya, telah banyak dia bawa pulang dan dibangun untuk sejumlah dayah di Aceh dan khususnya Bireuen.
Dijelaskannya, BLK Komunitas fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan, seperti dayah atau pondok pesantren dan komunitas lainnya. BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi atau keahlian, guna memberikan keterampilan kerja kepada santri dan komunitas masyarakat di sektiar dayah, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Tahun anggaran 2023 nanti juga ada kita bawa pulang BLK Komunitas untuk sejumlah dayah di Aceh dan khususnya di Bireuen,” ujar wakil rakyat dari Dapil Aceh II ini.
Menyangkut jalan dua jalur, diakui HRD, memang untuk Jalan Bireuen-Takengon sepanjang 1,5 Km yang baru terealisasi. Sedangkan untuk Jalan Medan-Banda Aceh dari kawasan Tutue Meuria hingga Blang Bladeh, belum dapat direalisasikan. Kendalanya, hingga kini belum ditemukan alas hak atas tanah yang dulu telah dibebaskan sebagian di masa pemerintahan Bupati Mustafa A. Glanggang.
“Kalau sekarang ada alas haknya, insyaallah bisa kita dorong untuk dibangun jalan dua jalur tersebut tahun 2023. Meski anggaran tahun 2023 telah disahkan. Ada celah yang bisa dimasukkan kembali karena ini program yang dulu telah diusulkan dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi, saat itu terkendala alas hak atas pembebasan tanah,” tegas HRD optimis yang mendapat tepuk tangan dari para pejabat Bireuen.
Sementara aspirasi pembangunan lainnya, sebagaimana disampaikan Kepala SKPK tadi, diminta diajukan melalui surat permohonan atau proposal. Dengan melengkapi segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
Pertemuan tersebut sangat antusias diikuti oleh para pejabat Pemkab Bireuen. Apalagi, momentum ini bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi dengan HRD. Sebab, dulu HRD pernah menjadi atasan mereka, saat dia menjabat Bupati Bireuen periode 2012-2017. (Suryadi)
