KABAR BIREUEN – Demi mencapainya target keluarga sejahtera dan berkualitas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh, Selasa, 6 Maret 2018 di Banda Aceh.
Penandatanganan MoU yang melibatkan lintas sektoral tersebut dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Hermes Palace, yang berlangsung selama dua hari (6-7 Maret 2018).
Kerjasama lintas sektoral ini terkait bidang pengembangan pendidikan berwawasan kependudukan, keluarga berencana dan pendidikan pra nikah terhadap calon pengantin. Diharapkan ke depan setiap keluarga dapat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan pendidikan.
Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Kepala BKKBN Drs. Sahidal Kastri M. Pd, Kakanwil Kemenag Aceh Drs. Daud Pakeh, dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Ir. Laisani M. Si. Tujuannya, dalam rangka integrasi kampung KB bersama mitra kerja tingkat provinsi Aceh dan Kabupaten/kota tahun 2018 di Banda Aceh.
Sebelumnya Pemerintah Aceh yang diwakili Sekda Aceh Drs. Dermawan, MM dalam sambutannya pada saat membuka Rakorda mengatakan, akan segera dilakukan intervensi secara total oleh lintas sektor terkait. Guna mendapatkan dukungan kerjasama dalam mendorong keberhasilan program KKBPK di Aceh agar ke depan mampu menekan angka pertumbuhan penduduk yang ideal berkisar 1,2 persen per tahun.
Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali akan mempermudah Pemerintah dalam merancang program bagi kesejahteraan rakyat.
“Jika jumlah penduduk tidak bisa dikendalikan, tentu akan berdampak pada efektifitas pembangunan tidak berjalan dengan baik. Makin tingginya biaya kesehatan, biaya pendidikan dan berbagai biaya lainnya,” ujar Dermawan.
Sementara itu, Kepala BKKBN Aceh, Drs Sahidal Kastri M Pd menyatakan, progam KKBPK ini tidak bisa terlihat dalam waktu yang singkat, sehingga harus menjadi pemahaman bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Seperti penyediaan pelayanan, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan.
“Oleh sebab itu, kita akui perlu adanya kerja keras secara berkesinambungan khusus, agar masyarakat lebih memahami bahwa program KKBPK dapat mengatur dan merencanakan kelahiran secara bijaksana agar lahir anak-anak cerdas, sehingga keluarga dapat membangun masa depan yang lebih gemilang,” jelas Sahidal Kastri.
Ditambahkannya, Rakorda tahun 2018 ini juga digunakan sebagai momentum untuk memperbarui tekad dalam memperkuat Ketahanan Keluarga dan memperkuat keluarga- keluarga di Aceh. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan visi misi Pemerintah Aceh yang menginginkan membawa Aceh menjadi “Aceh Hebat”. (Soraya)
