KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar lebih masif menyebarluaskan informasi perkembangan cuaca serta peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada November hingga Desember 2026.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan antisipasi, sehingga risiko bencana yang mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda dapat diminimalkan.
HRD mengingatkan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang harus diwaspadai. Kondisi cuaca tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
“BMKG harus terus memberikan imbauan dan informasi perkembangan cuaca kepada masyarakat. Peringatan dini harus disampaikan secara cepat, tepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mereka bisa melakukan langkah antisipasi,” kata HRD, Jumat (20/11/2026).
Anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra kerja BMKG tersebut mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari BMKG dan berbagai sumber, selama November–Desember 2026 sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.
Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta sebagian wilayah Kalimantan.
Menurut HRD, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana harus meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang bermukim di bantaran sungai, kawasan perbukitan, daerah rawan longsor, serta wilayah yang selama ini kerap dilanda banjir.
Diingatkannya, hujan berintensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang, dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini yang disampaikan BMKG.
Selain mengingatkan masyarakat di daratan, HRD secara khusus meminta para nelayan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem di laut.
Gelombang tinggi, angin kencang hingga badai berpotensi membahayakan keselamatan nelayan saat melaut. Karena itu, nelayan diimbau untuk selalu memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum memutuskan beraktivitas di laut.
BACA JUGA: Ancaman Banjir Terus Menghantui Warga Aceh Utara, HRD Desak Pemerintah Tangani Secara Menyeluruh
Politisi PKB asal Aceh tersebut juga mendorong pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, mitigasi dan langkah antisipasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Kesiapan personel, sarana dan prasarana, koordinasi lintas lembaga, serta penyampaian informasi kepada masyarakat harus berjalan secara terpadu.
“Jangan sampai kita terlambat melakukan antisipasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Informasi cuaca, kesiapsiagaan dan koordinasi antarlembaga harus berjalan maksimal untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana,” tegas HRD.
HRD berharap BMKG bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait tidak hanya fokus menyampaikan informasi cuaca, tetapi juga memastikan peringatan dini benar-benar sampai kepada masyarakat, termasuk warga di wilayah terpencil dan kelompok masyarakat yang rentan terdampak bencana.
Dengan langkah antisipasi yang lebih maksimal, HRD berharap potensi korban jiwa dan kerugian material akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan kesiapsiagaan tidak boleh menunggu sampai bencana datang. (Suryadi)











