KABAR BIREUEN-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh bersama Kesbangpol Bireuen mengadakan dialog Capaian Penanganan Konflik Angkatan II Tahun 2023, Rabu (6/9/2023) di Aula Bappeda Bireuen.
Dialog penanganan konflik tersebut dibuka Pj Bupati Bireuen yang diwakili Kepala Kesbagpol Bireuen, Dr Mukhtaruddin SH MH dalam sambutannya menyebutkan, mencermati situasi dan kondisi yang ada di Aceh terkait dengan potensi dan gejala munculnya konflik, terkait konflik tapal batas antar desa, konflik pembangunan rumah ibadah, konflik politik dan kebijakan pemerintah, konflik terkait penggunaan dana desa serta maraknya peredaran narkoba di tengah- tengah masyarakat.
“Harus segera diantisipasi bersama-sama Pemerintah kabupaten dengan seluruh komponen masyarakat di Bireuen,” sebutnya.
Ini agar potensi- potensi konflik sejenis dapat ditangani dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di tengah masyarakat.
Selain itu, mencermati situasi politik di daerah, terutama menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024, perlu dilakukan antisipasi dan deteksi dini. Agar pelaksanaan pemilu serentak di Aceh tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar.
“Adanya peran aktif masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta forum- forum masyarakat lainnya dalam upaya melakukan deteksi dini dan cegah dini konflik,” harapnya.
Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Aceh, Dedy Andrian SE MM dalam laporannya menyebutkan, dialog penangangan konflik ini bertemakan peningkatan efektifitas keterpaduan dan sinergi dalam penanganan konflik.
Dialog ini, katanya bertujuan terkumpulnya data dan dokumentasi potensi konflik, khususnya konflik sosial di daerah.
“Serta sejauh mana capaian penanganan konflik di daerah, terutama di Kabupaten Bireuen serta upaya-upaya apa yang sudah dilakukan,” sebutnya.
Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Intelijen, instansi terkait, forum masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh perempuan.
Dialog tersebut menghadirkan narasumber Kepala Badan Kesbangpol Bireuen, Dr Mukhtaruddin SH MH, materi tentang potensi konflik dan penanganannya di Kabupaten Bireuen.
Dikatakannya, mengenai potensi konflik di Bireuen yaitu permasalahan tapal batas antar desa, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI) dan konflik pertanahan.
Pemateri selanjutnya Dr Mukhlissuddin Ilyas, MPd dengan materi model capaian penangan konflik di Aceh.
Dia memaparkan terkait kewaspadaan paska konflik di Aceh mencakup isu potensi konflik, pembangunan sebagai sumber konflik, ekonomi penyebab konflik, kompetensi elit dan minim diplomasi dan masyarakat terkotak-kotak dalam kebimbangan (perekat sosial).
Potensi konflik sosial di Aceh meliputi konflik politik yaitu terdiri dari potensi konflik terkait pilkada, dana desa dan regulasi penyelenggaraan pemilu.
“Potensi konflik sosial mencakup lahan, tambang, narkoba dan kekerasan seksual. Potensi konflik ekonomi, kesehatan, pendidikan yaitu kemiskinan, pengangguran, stunting, dan potensi konflik agama diantaranya pembatasan, aliran sesat dan radikalisme,” sebutnya.
Dalam dialog mengemukan terkait konflik yang sering ditemukan dalam masyarakat, diantaranya tanah wakaf. Konflik harta warisan serta konflik harta gono gini. (Ihkwati).
