KABAR BIREUEN- Pengadaan mobil dinas mewah Bupati Bireuen seharga Rp 1,9 miliar dalam APBK-P 2018 akhirnya dicoret oleh tim evaluasi provinsi.
Anggaran pembelian mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado tersebut dialihkan untuk Belanja Tak Terduga.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai nasional Aceh (PNA) DPRK Bireuen Suhaimi Hamid S.Sos kepada Kabar Bireuen, Senin sore (29/10/2018).
Suhaimi menyebutkan, hasil evaluasi tim provinsi atas APBK-P 2018 tersebut sudah diketahui oleh pihaknya.
Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Abu Suhai tersebut mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi provinsi, pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen itu dicoret dan akan dialihkan untuk Anggaran Belanja Tak terduga.
“Karena dananya sudah dianggarkan untuk pembelian mobil dinas Bupati serta sudah disahkan dewan, nmaun karena dicoret, maka dana itu kemudian dialihkan untuk Anggaran Belanja Tak terduga. Anggaran itu nantinya bisa digunakan untuk kegiatan tak terduga seperti bencana alam,” sebut Sekretaris PNA Bireuen itu.
Dikatakannya, dengan hasil evaluasi ini, dia berharap menjadi pembelajaran bagi Bupati dan legislatif agar ke depan mengajukan anggaran yang menyentuh kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadinya.
Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, pemuda dan masyarakat atas kritikan selama ini terkait pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen tersebut. Dia juga menghargai peran media sebagai fungsi sosial yang telah memberitakan hal tersebut.
“Selamat atas perjuangan mahasiswa dan masyarakat selama ini. Kita berharap, mahasiswa dan pemuda Bireuen serta elemen sipil lainnya terus menyuarakan kritikan jika ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasakan merugikan atau bukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan takut bersuara, jangan diam dan berhenti menyampaikan pendapatnya dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Begitu juga dengan pers, tetap menjalankan fungsi kontrolnya,” katanya.
Sebelumnya, diberitakan, pengadaan mobil dinas mewah Bupati Bireuen seharga Rp 1,9 miliar dalam APBK-P 2018 mendapatkan penolakan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bireuen dengan melakukan aksi demo di Kantor DPRK dan Bupati Bireuen Bireuen. (Ihkwati)
