KABAR BIREUEN, Bireuen – Kondisi pembangunan Kabupaten Bireuen terus membaik pada tahun 2024, setelah pelaksanaan Pilkada serentak. Indeks pembangunan manusia (IPM) Bireuen mengalami peningkatan dari 74,56 persen menjadi 75,39 persen.
Selain itu, angka kemiskinan juga turun dari 12,12 persen menjadi 12,10 persen. Sementara angka pengangguran sedikit menurun dari 4,14 persen menjadi 3,93 persen.
Hal ini disampaikan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis (6/3/2025).
“Kita perlu menyadari bahwa dinamika pembangunan daerah terus berubah. Oleh karena itu, kita harus lebih kreatif dalam melahirkan gagasan inovatif dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan agar permasalahan masyarakat dapat diatasi secara efektif,” ujar Bupati Mukhlis.
Lebih lanjut, dia menyoroti tantangan keuangan daerah pada tahun 2026, termasuk adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang terikat untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta penurunan alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari dua persen menjadi satu persen sejak 2023.
“Tantangan ini harus dicermati dalam proses penyusunan perencanaan ke depan. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan menjadi sangat penting, salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Bupati Mukhlis mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk lebih maksimal dalam mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menggali berbagai sumber pendanaan lainnya. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh serta kementerian dan lembaga terkait.
“Dengan keseriusan kita semua, Insya Allah berbagai upaya yang kita rencanakan akan terealisasi dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” harap Mukhlis.
Serap Masukan dari Pemangku Kepentingan
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, Bob Mizwar, S.STP., M.Si, dalam laporannya menyampaikan, forum konsultasi ini bertujuan untuk menyerap masukan dari pemangku kepentingan utama, termasuk akademisi dan BUMD, guna memastikan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
“Forum ini juga menjadi wadah untuk membangun komitmen bersama dalam konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah,” ujar Bob Mizwar.
Menurut Bob, pelaksanaan forum ini sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengacu pada dokumen RKP Nasional serta RKPA. Masukan dan saran yang diperoleh akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah, serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik.
“Dengan adanya forum konsultasi ini, diharapkan masukan dan saran untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2026 dapat semakin matang, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Bob Mizwar. (Hermanto)
