KABAR BIREUEN –D ewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar pembukaan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III DPRK Bireuen dalam rangka penyampaian Rancangan Qanun tentang APBK Bireuen Tahun Anggaran 2019.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad, SE, M.Si tersebut belangsung di ruang paripurna kantor dewan setempat, Rabu (21/11/2018).
Wakil Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si dalam pengantar Rancangan Qanun APBK Bireuen 2019 menyampaikan, penyusunan RAPBK Tahun 2019 mengacu kepada Rencana Kegiatan Program Kerja (RKPK) tahun 2019 yang menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.
Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan cara memastikan hanya program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat saja yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua bekerja keras dengan tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yang dapat diukur capaian targetnya, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang berprinsip pada efesiensi dan efektivitas,” sebut Muzakkar.
Dikatakannya, secara keseluruhan Rencana Penerimaan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.893.415.455.903,00.
Selanjutnya, Rancangan Anggaran Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan sebesar Rp1.892.415.455.903,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.287.000.436.274,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp605.415.019.629,00, sehingga surplus pendapatan terhadap belanja sebesar Rp1.000.000.000,00.
Pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dalam posisi nihil. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto defisit sebesar Rp1.000.000.000,00.
Defisit pembiayaan tersebut ditutupi dengan surplus pendapatan, sehingga posisi APBK Bireuen Tahun Anggaran 2019 dalam keadaan berimbang.
“Kami menyadari bahwa penyampaian rancangan APBK Bireuen Tahun 2019 masih belum sempurna sebagaimana harapan anggota dewan yang terhormat. Namun, kami telah berusaha menyajikan secara maksimal dan selanjutnya apabila ada yang perlu dipertanyakan, kami bersedia memberikan keterangan tambahan dalam rangka penyempurnaan ke arah yang lebih baik,” harap Muzakkar.
Sementara itu, Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad, SE, M.Si dalam sambutannya mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, dalam sisa waktu Tahun 2018 ini, supaya mengimbau jajaran SKPK di lingkungan Pemkab Bireuen, khususnya yang ditetapkan sebagai pengelola pungutan PAD, agar dapat memacu kerja secara maksimal, sehingga target PAD Tahun 2018 dapat memenuhi harapan.
“Selanjutnya, terus menggali sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Mengingat, PAD merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah yang menuntut kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, sesuai kewenangan yang telah diserahkan,” katanya.
Sebelumnya, pada rapat paripurna tersebut juga disampaikan keputusan DPRK Bireuen tentang pergantian personalia Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Bireuen oleh Sekretaris DPRK Bireuen. (Ihkwati)
