Oleh: M. Zubair, S.H.,M.H.
Kadis Kominfo dan Persandian
Kabupaten Bireuen
TULISAN ini merupakan refleksi dari kegiatan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen yang dilakukan Bupati Mukhlis, ST di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, Rabu, 7 Januari 2026 lalu..Upaya yang dijalankan Pemeritah Kabupaten Bireuen ini mendapat respons positif dari berbagai elemen karena mengingat musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen telah menimbulkan dampak multidimensional, mulai dari kerusakan fisik lingkungan, kehilangan tempat tinggal, hingga trauma sosial bagi masyarakat terdampak. Salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam proses pemulihan pascabencana adalah pembangunan huntap bagi para korban.
Peletakan batu pertama hunian tetap bukan sekadar seremoni pembangunan fisik, melainkan simbol komitmen negara dalam menjamin hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan. Berdasarkan kajian ilmiah penulis, menunjukkan bahwa pembangunan hunian tetap menjadi tonggak penting dalam transisi masyarakat dari fase darurat menuju pemulihan yang bermartabat dan berkeadilan. Hal tersebut dikarenakan bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun respons cepat Pemerintah. Kabupaten Bireuen, sebagai salah satu wilayah terdampak di Aceh nyata di mata publik. Musibah yang mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap permukiman warga, ratusan rumah rusak, sebagian hanyut, dan tidak sedikit masyarakat yang harus kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan, maka hunian tetap menjadi tolok ukur keberhasilan pemulihan pascabencana.
Dalam konteks kebencanaan, kehilangan rumah bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, dan kultural. Rumah merupakan pusat kehidupan keluarga, simbol keamanan, dan ruang tumbuh nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana menjadi agenda krusial dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Peletakan batu pertama hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Bireuen menjadi momen penting yang menandai dimulainya proses pembangunan kembali kehidupan masyarakat.
Bila dilihat secara geografis, Kabupaten Bireuen memiliki wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Faktor curah hujan tinggi, degradasi lingkungan, serta perubahan tata guna lahan memperbesar potensi terjadinya bencana. Ketika bencana terjadi, masyarakat miskin dan rentan menjadi kelompok yang paling terdampak. Musibah tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga memutus mata rantai sosial dan ekonomi. Anak-anak kehilangan ruang belajar, keluarga kehilangan privasi, dan komunitas kehilangan stabilitas. Dalam situasi seperti ini, hunian sementara hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat terdampak.
Sementara dalam perspektif hukum dan HAM, tempat tinggal yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, termasuk perumahan. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pembangunan hunian tetap bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusional negara.
Hunian tetap memiliki karakteristik berbeda dengan hunian sementara. Hunian ini dirancang untuk jangka panjang, memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, kelayakan lingkungan, serta keberlanjutan sosial ekonomi. Pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Bireuen, diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian hidup bagi korban banjir dan longsor. Apalagi bulan suci Ramdhan tidak lama lagi, maka masyarakat terdampak sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk kenyamanan beribadah.
Makna Simbolik Peletakan Batu Pertama
Peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Ini menandai peralihan dari fase darurat menuju fase pemulihan dan rekonstruksi. Secara filosofis, batu pertama melambangkan fondasi harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya hidup di tengah reruntuhan dan ketidakpastian.
Lebih dari sekadar seremoni, peletakan batu pertama merupakan pernyataan komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk hadir secara nyata dalam pemulihan pascabencana. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pembangunan hunian tetap adalah agenda bersama yang melibatkan negara, masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya.
Selain itu, pembangunan hunian tetap memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan psikologis korban bencana. Kepastian akan tempat tinggal baru membantu mengurangi trauma, kecemasan, dan rasa kehilangan yang dialami korban. Hunian tetap juga memungkinkan keluarga untuk kembali menjalani kehidupan normal, membangun rutinitas, dan memperkuat kembali ikatan sosial.
Dari sisi sosial, hunian tetap berperan dalam membangun kembali komunitas yang sempat terpecah akibat bencana. Dengan penataan lingkungan yang baik, masyarakat dapat kembali berinteraksi, bergotong royong, dan menghidupkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas kehidupan sosial di Aceh.
Harapan masyarakat Bireuen tentu tidak berhenti pada berdirinya bangunan fisik. Mereka berharap, hunian tetap benar-benar menjadi awal kehidupan baru yang lebih aman, sejahtera, dan bermartabat. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani bencana secara manusiawi dan berkeadilan.
Bupati Mukhlis dalam sambutannya pada peletakan batu pertama hunian tetap tersebut mengatakan, mengingat tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramdhan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen mengambil langkah-langkah yang bijak, sehingga masyarakat korban dapat terbantu dan nyaman melaksanakan ibdah puasa nantinya.
Menurut Bupati Mukhlis, pembanguan hunian tetap untuk tahap pertama dan perdana di Aceh ini akan dibangun seribu unit rumah dan diutamakan terlebih dahulu bagi masyarakat terdampak yang memiliki lahan sendiri. Selanjutnya bagi masyarakat yang tanah pertapakan rumahnya sudah tidak ada karena hanyut dibawa arus banjir, akan diupayakan relokasi untuk pembangunan rumah hunian tetap.
Pembangunan hunian tetap ini adalah keseriusan Pemerintah Kabupaten Bireuen melobi pusat dan usaha tersebut alhamdulillah telah dimulai pembangunan hunian tetap di Bireuen. Ini adalah harapan masyarakat korban banjir dan longsor di wilayah Bireuen dan bahkan juga keinginan semua masyarakat terdampak di Aceh.
Dengan demikian dapat dipahami, peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen merupakan momentum penting dalam proses pemulihan pascabencana. Ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bireuen ini adalah mencerminkan peralihan kondisi masyarakat dari kondisi keterpurukan menuju harapan baru yang lebih baik. Pembangunan hunian tetap tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang saling terkait.
Dengan tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah daerah yang konsisten, hunian tetap dapat menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah penderitaan rakyatnya. Dari reruntuhan akibat bencana, masyarakat Bireuen diharapkan mampu bangkit dan menata kembali kehidupan dengan penuh harapan dan optimisme. [*]
