Kenapa Zoel SoPAN Tidak (Lagi) Sopan?

Penulis

7 Mei 2024

AKSI Zulkarnaini alias Zoel SoPAN (Anggota DPRK Bireuen) yang mendobrak pintu ruang kerja Pansel Panwaslih Bireuen pada Sabtu (4/5/2024) dini hari dan membawa kabur dokumen peserta, telah membuat terganggunya kerja Pansel tersebut. Mereka terpaksa berhenti bekerja, sambil menunggu itikad baik wakil rakyat dari Partai Aceh itu mengembalikan berkas yang telah disitanya.

Padahal, Pansel sedang berjibaku bekerja mengejar waktu yang sudah sangat kepepet. Sebab, Pilkada 2024 sudah di depan mata dan tahapannya sudah dimulai. Sedangkan Panwaslih sebagai pengawas hajatan tersebut, hingga kini belum terbentuk di Bireuen. Sementara sejumlah kabupaten/kota lain, telah selesai.

Ironisnya, gangguan tersebut datang bukan dari pihak lain. Melainkan, ulah oknum dewan sendiri yang notabenenya sebagai pihak perekrut mereka, untuk mempersiapkan calon Panwaslih Bireuen, dalam rangka menghadapi Pilkada 2024.

Mengapa ini bisa terjadi? Selaku anggota dewan terhormat, kenapa Zoel SoPAN tidak (lagi) sopan, sebagaimana nama aliasnya itu? Inilah yang mengundang tanda tanya dan bikin penasaran.

Tersiar kabar, aksi preman itu dipicu karena istrinya Zoel SoPAN yang ikut seleksi tersebut, tidak lulus tes tulis dan tersingkir. Dia tidak mau terima begitu saja dan meragukan kebenaran hasil tes tulis itu. Lalu, Zoel SoPAN minta diperlihatkan kertas hasil ujian tulis semua peserta, untuk diperiksanya.

Pansel tidak bersedia memberikannya. Alasannya logis. Zoel SoPAN bukan anggota Komisi I, sebagai pihak yang berkompeten dalam hal ini. Dia juga bukan peserta ujian.

Jika pun ingin melihat kertas jawaban, paling-paling yang dibenarkan adalah istrinya sebagai peserta. Itu pun yang boleh dilihat hanya kertas jawaban sendiri, bukan lembar jawaban orang lain. Sebab, menurut Pansel, lembar jawaban orang lain bersifat rahasia.

Penolakan itulah yang membuat Zoel SoPAN marah dan kemudian bertindak tidak sopan. Dia mendobrak paksa pintu ruang kerja Pansel malam itu, saat tidak ada lagi orang di dalamnya. Lalu, mengambil semua dokumen yang ada di sana dan membawa pulang.

Zoel SoPAN beralasan, dia bertindak demikan bukan karena istrinya tidak lulus seleksi calon Panwaslih Bireuen. Hal itu dilakukan karena selama ini ada kecurigaan-kecurigaan publik, terkait dengan hasil yang sudah dimainkan, sudah disetting, sudah ada orangnya, satu warna, ikut tes hanya sebagai formalitas belaka dan segala macam.

Timbul pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya istri Zoel SoPAN lulus dalam seleksi tersebut? Apakah dia juga akan bertindak tidak sopan seperti malam itu, demi untuk menepis kecurigaan-kecurigaan publik tadi? Kalau mau jujur pada hati nurani sendiri, mustahil insiden memalukan itu bisa terjadi. Dipastikan, akan adem-adem saja dan kerja Pansel juga tidak mungkin terhambat.

Kemudian, kalau kita lirik ke belakang lagi saat perekrutan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dulu yang juga dilakukan DPRK Bireuen melalui Komisi I, apakah bersih sekali? Padahal sudah menjadi rahasia umum, mulai dari pembentukan Pansel hingga terpilihnya anggota KIP, diduga penuh dengan trik dan intrik.

Tolak-tarik kepentingan malah sangat kentara terjadi. Apakah tidak ada yang kecewa? Banyak dan malah ada adik kandung anggota Komisi I sendiri yang harus pulang dengan tangan hampa. Tapi, kondisi ketika itu aman-aman saja.

Lantas, ke mana Zoel SoPAN saat itu? Kenapa dia tidak meradang? Kenapa pintu ruang kerja Pansel tidak rusak dan dokumen pendaftaran peserta tak dibawa kabur? Apakah karena tidak ikut istrinya sebagai peserta? Itulah yang menjadi soal. Berargumen macam-macam sih sah-sah saja, sejauh itu dapat diterima secara logika.

Meski begitu, kita tidak dalam kapasitas menilai siapa yang salah dan benar, terkait persoalan perusakan pintu ruang kerja Pansel dan penyitaan berkas peserta calon Panwaslih Bireuen. Sebab, kedua belah pihak punya alasan masing-masing yang diyakini benar. Namun, apa pun alasannya, insiden itu sangat kita sesali dan telah mencoreng arang di lembaga terhormat tersebut.

Namun, bila kita tarik benang merah dari permasalahan tadi, itu semua bermuara pada hasrat atau keinginan yang tidak tercapai. Sehingga, menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan dan juga kecurigaan adanya permainan dalam perekrutan calon anggota Panwaslih Bireuen.

Bila sejak awal sudah ada kecurigaan macam-macam, bagaimana pula nanti kalau mereka sudah terpilih menjadi pengawas Pilkada itu? Tentunya, lebih tidak dipercaya lagi oleh masyarakat saat bekerja. Sebab, mereka lahir dari produk yang penuh kecurigaan dan diduga sarat kepentingan pihak-pihak tertentu.

Untuk meminimalisir hal tersebut, sebaiknya dalam perekrutan calon Panwaslih, tidak hanya berpatokan pada kelengkapan persyaratan administrasi, kemampuan menjawab soal-soal ujian tulis, tes wawancara dan pengalaman masing-masing peserta. Ada lagi yang tak kalah penting dan perlu dipertimbangkan, yaitu track record mereka.

Perlu ditilik juga, apakah ada di antara mereka berpotensi lebih cenderung memihak ke partai tertentu atau bakal calon kepala daerah yang akan menjadi peserta pada Pilkada 2024 mendatang. Kalau ada, lebih baik mereka tidak dipilih dan tinggalkan saja. Meski yang bersangkutan lulus semua tahapan dan sebelumnya sudah berpengalaman sebagai pelaksana atau pengawas Pemilu.

Untuk apa terlalu pintar dan berpengalaman, kalau jejak rekamnya tidak baik dan ternoda saat dulu bertugas sebagai pelaksana atau pengawas Pemilu. Apalagi, kalau mereka telah terkontaminasi dengan keberpihakan pada salah satu calon peserta Pilkada nantinya.

Lebih baik memilih peserta yang intelegensinya sedang-sedang saja. Walau belum berpengalaman dalam hal pekerjaan terkait, yang penting mereka tidak menjadi ‘pesuruh’ pihak-pihak yang akan berkontestasi pada pesta demokrasi daerah mendatang.

Untuk menguji keindependenan peserta, sebenarnya mudah saja. Apalagi, sebagian di antara mereka sudah dikenal publik. Secara kasat mata saja, dapat diketahui latar belakang dan jejak rekam mereka.

Selain itu, melalui media sosial (medsos) masing-masing peserta, juga dapat dengan gampang dikenali jejak digital mereka. Kuliti saja akun medsos para peserta. Jika jeli mengamatinya, akan terlihat afiliasi politik mereka mengarah ke mana.

Kita berharap, peserta yang lulus menjadi anggota Panwaslih Bireuen adalah sosok-sosok yang berintegritas dan dapat diterima semua pihak. Sehingga, mereka benar-benar menjadi pengawas yang adil dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bukan bekerja atau berpihak pada junjungan masing-masing, sesuai afiliasi politik pribadi yang mereka anut.

Itulah sekadar masukan buat Pansel dan juga Komisi I DPRK Bireuen, sebagai komponen penting serta bertanggung jawab dalam melahirkan Panwaslih Bireuen yang kredibel. Kita hanya menginginkan, tindakan-tindakan ketidaksopanan seperti yang telah ditunjukkan Zoel SoPAN, tidak terjadi lagi. ***