KABAR BIREUEN – Ada penyampaian aspirasi yang menarik dan alot seusai penutupan Paripurna Pengambilan Sumpah Anggota DPRK Bireuen Pengganti Antar Waktu (PAW) dan Penyerahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat dewan setempat, Rabu (24/8/2022) pekan lalu.
Aspirasi tersebut menyangkut anggaran sebesar Rp10 miliar untuk persiapan lahan (penimbunan) pembangunan Stadion Paya Kareung yang diplotkan dalam APBK Bireuen 2022. Anggaran sebesar itu, dinilai tidak rasional dan mubazir saja. Sebab, Stadion Paya Kareung yang dulu digembar-gemborkan akan dibangun oleh pemerintah pusat (APBN), tidak terealisasi.
Sebenarnya saat itu, Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, S.Sos yang memimpin rapat, sudah mengetuk palu sebagai pertanda telah berakhir acara tersebut. Para peserta rapat masih berada di tempat dan belum beranjak. Termasuk Rusyidi yang didampingi dua Wakil Ketua DPRK Bireuen, Syauqi Futaqi, S.Fil.I dan Suhaimi Hamid, S.Sos, M.Sp serta Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, Ph.D
Tiba-tiba seorang anggota dewan, Zulkarnaini, menginterupsi dan meminta waktu sebentar pada pimpinan untuk menyampaikan aspirasinya. Rusyidi pun mempersilakan, karena acaranya telah ditutup. Ini dianggap sebagai diskusi biasa di luar rapat paripurna.
Lalu, Zulkarnaini langsung menyampaikan unek-uneknya. Disebutkannya, dalam APBK Bireuen 2022 ada diplot anggaran sebesar Rp10 miliar untuk persiapan lahan pembangunan Stadion Paya Kareung.
Anggaran tersebut disetujui kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif), karena saat itu ada wacana stadion Paya Kareung akan dibangun oleh pemerintah pusat. Dikabarkan juga, Bireuen salah satu venue PON 2024 untuk cabang olahraga sepak bola yang tentunya membutuhkan stadion yang representatif.
Namun, ketika KONI Aceh mengumumkan bahwa Bireuen tidak masuk sebagai salah satu daerah tempat dipertandingkan PON, maka menurut Zulkarnaini, anggaran tersebut harus dipikirkan kembali.
“Kalau kita timbun Paya Kareung dengan anggaran sepuluh miliar ini, cukup besar Pak Pj,” ungkap anggota dewan dari Partai Aceh (PA) tersebut.
Padahal, kata dia, masih banyak kegiatan lain yang lebih penting dan membutuhkan dana. Apalagi, mengingat keterbatasan anggaran untuk tahun 2022 dan 2023.
“Saya pikir karena ini Pak Pj baru, maka kita perlu merumuskan kembali langkah kita ke depan seperti apa. Maka Pak, ini menjadi masukan dari saya. Kita perlu membicarakan kembali terkait anggaran sepuluh miliar tersebut. Sebab, itu dana Otsus yang dalam aturan penggunaannya harus untuk proyek-proyek yang monumental,” jelas pria yang akrap disapa Zoel Sopan ini kepada Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, Ph.D.
Aulia Sofyan yang duduk di depan dan bersebelahan dengan pimpinan DPRK Bireuen, mendengarnya dengan tekun. Dia mencatat poin-poin yang disampaikan Zoel Sopan tadi.
Ternyata, diskusi tersebut tidak berakhir di situ. Masih bersambung ke anggota dewan yang lain. Teuku Muhammad Mubaraq, anggota dewan dari Partai Golkar, mohon izin pada pimpinan dan ingin juga menyampaikan pendapatnya tentang persoalan tersebut. Disebutkannya, proyek itu sudah melalui pembahasan kedua belah pihak antara DPRK bersama dengan TAPD.
“Kalau memang program tersebut tidak cocok, di meja DPRK kita bahas. Bukan di media dibahas, bukan di Facebook, dan juga bukan di forum ini,” ujar Mubaraq.
Menurut dia, pelaksanaan pembangunan stadion tersebut, bukan hasil penentuan dari Bupati Bireuen terdahulu, Tapi, itu program strategis Kabupaten Bireuen dari pemerintahan Bupati Mustafa A. Glanggang.
“Beliau yang tetapkan di situ. Detail Engineering Design (DED)-nya di situ. Jangan gara-gara tidak menyenangi program tersebut dan tidak terakomodirnya keinginan kita, lantas itu kita tiadakan. Tidak boleh begitu. Perlu diingat, Bireuen itu dari Gandapura hingga Samalanga,” ujar Mubaraq dengan nada suara tinggi yang mendapat sambutan riuh dari para hadirin.
Karena itu, anggota dewan asal Dapil 6 (Jeumpa dan Juli) ini mengharapkan kepada Pj Bupati Bireuen, apa yang telah ditetapkan oleh bupati sebelumnya, yang baik-baik dilanjutkan.
Setelah itu, Rusyidi masih memberikan kesempatan kepada anggota dewan lain yang juga ingin menyampaikan aspirasi. Ismail Adam dari PKS menunjuk tangan dan Zoel Sopan juga ingin bersuara lagi. Tapi, kesempatan kembali diberikan kepada Zoel Sopan.
Wakil rakyat asal Dapil 3 (Gandapura, Makmur dan Kutablang) ini menjelaskan, dirinya tidak meminta persoalan tersebut diputuskan sekarang. Dia menyadari, ini sidang paripurna. Tapi, apa yang disampaikannya tadi adalah sebuah aspirasi yang perlu menjadi pertimbangan bersama.
Disebutkan Zoel, uang Rp10 miliar itu besar jumlahnya. Jangan uang sebanyak itu digunakan untuk menimbun Paya Kareung, tidak cocok dan mubazir. Persoalan nanti diplot anggaran ke situ sekitar Rp3 miliar, itu lain dan rasional.
“Tapi, jangan ambil uang Rp10 miliar untuk menimbun Paya Kareung dan berapa itu luasnya nanti ditimbun?” tanya Zoel Sopan.
Karena itu, katanya, dalam forum ini dia hanya menyampaikan persoalan tersebut kepada Pj Bupati Bireuen, agar menjadi masukan awal untuk merumuskan kebijakan ke depan. Sebab, beberapa saat nanti akan dibahas anggaran perubahan.
“Penggunaan dana Otsus itu bisa diubah, bukan tidak bisa. Beek tak lambong-lambong kupiah lam paya nyan. Jok meu lhee miliar hana meudaleeh. Yang lain bisa kita bangun jalan-jalan yang rusak. Persoalan ada kawan-kawan yang ngotot mempertahankannya, itu sesuai kepentingan masing-masing. Kadang sit soe nyang keurija nyan dua uroe teuk,” tegas Zoel Sopan yang membuat para hadirin tertawa.
Selanjutnya, giliran kesempatan diberikan kepada Ismail Adam. Dia mengatakan, pihak DPRK nantinya bisa duduk dengan Pj Bupati dan juga TAPD, bagaimana baiknya menyikapi persoalan tersebut. Sebab, Pemkab Bireuen punya rencana-rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang.
Menurut Ismail Adam, nanti juga perlu dilihat dulu program itu dari pemerintah, karena pihak DPRK tidak dikasih tahu.
“Mungkin, hanya komisi terbatas yang dikasih tahu bagaimana program pembangunan Stadion Paya Kareung ini,” ungkap Ismail Adam.
Sampai kalimat itu, dia tidak bisa lagi melanjutkan penyampaiannya. Rusyidi langsung memotong. Dia meminta pengertian kepada rekan-rekan, di lain waktu nanti bisa didiskusi lagi, baik apa yang disampaikan Zoel Sopan, Mubaraq maupun Ismail Adam tadi.
Disebutkan Rusyidi, nantinya bisa juga dipanggil Ketua Tim Anggaran Pemerintah beserta dinas terkait. Dokumen-dokumennya juga harus dibawa. Sebab, setahu pihaknya, proyek tersebut telah dilelang dan sudah ada pemenangnya.
“Inilah butuh pengawasan dari kita DPRK. Perlu kita ketahui juga, apakah anggaran sepuluh miliar itu untuk penimbunan semuanya? Ini perlu kita ketahui. Inilah tugas kita DPRK mengawasi dan kita telah menyetujui anggaran tersebut. Kenapa waktu pembahasan dulu tidak kita rasionalkan,” jelas Rusyidi.
Makanya, kata pria yang akrab disapa Ceulangiek ini, semua aspirasi yang disampaikan rekan-rekan tadi, ditampung oleh pimpinan. Permasalahan itu, nanti perlu dibahas lagi bersama Pj Bupati Bireuen, Sekda selaku ketua tim anggaran, serta juga dinas terkait (Dispora).
Lantas, etna ka jidong persoalan tersebut? Hingga kini, belum diketahui perkembangannya. Apakah sudah dimusyawarahkan kembali, sebagaimana disampaikan Ceulangiek hari itu, atau belum? Asalkan tidak menguap begitu saja, dengan berbagai alasan dan pertimbangan. (Suryadi)
