KABAR BIREUEN, Bireuen– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar penutupan Rapat Paripurna II Masa Persidangan II DPRK Bireuen Tahun Sidang 2023/2024 dalam rangka penyampaian rekomendasi Fraksi-Fraksi DPRK Bireuen atas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRK Bireuen, Selasa (21/5/2024).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar S.Sos, dihadiri Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan P.hD, para Asisten Setdakab Bireuen,unsur Forkopimda serta kepala SKPK itu mendengarkan rekomendasi empat fraksi di DPRK Bireuen.
Fraksi Partai Aceh, yang disampaikan Sufyannur antara lain merekomendasikan kepada Pj Bupati Bireuen agar dapat membangun Komunikasi dan lobi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini guna mencari sumber anggaran untuk memperbaiki dan merehabilitasi bendungan-bendungan serta irigasi yang telah rusak parah.
“Fraksi Partai Aceh DPRK mengapresiasi Pj Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan yang telah cepat tanggap dalam peniadaan wisuda dikalangan usia dini sampai tingkat menengah pertama dalam wilayah Kabupaten Bireuen,” sebut Sufyannur.
Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat miskin pada saat musim tanam, dia menyebutkan, sudah menjadi persoalan yang serius yang belum teratasi di Bireuen.
“Kami merekomendasikan kepada Pj Bupati Bireuen untuk dapat menyediakan pupuk bersubsidi serta menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani dan meminta kepada pihak terkait untuk menindak tegas para distributor serta calo nakal yang memberikan pupuk kepada orang yang tidak berhak,” harapnya.
Anggota DPRK dari Partai Golkar, Juniadi SH, membacakan rekomedasi Fraksi Partai Golkar terkait RSUD dr. Fauziah Bireuen, yang meminta keseriusan Pj Bupati permasalahan pengelolaan RSUD dr. Fauziah Bireuen yang sampai saat ini dinilai belum adanya titik terang atau kejelasan terkait dengan utang piutang pada pihak ketiga.
“Karena kami khawatir persoalan ini akan mempengaruhi pada proses pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” katanya.
Terkait kelanjutan pembangunan gedung DPRK Bireuen di Gampong Cot Gapu Bireuen, dia mengharapkan Pemkab dapat terus berupaya secara optimal proses pembangunannya, baik dengan anggaran APBK maupun anggaran pada Pemerintah atasan.
“Keluhan masyarakat setempat, katanya, juga harus kita hargai bahwa masyarakat saat ini mengeluh dengan keberadaan gedung tersebut, karena dirasa kumuh dan mengganggu pemandangan,” ungkap Anggota dewan yang akrab disapa Joni itu.
Sedangkan Fraksi PKS-PPP dan PAN dalam rekomendasi yang dibacakan, Isnaini, mengatakan, perlu perlu adanya perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi judi online, pergaulan bebas dan narkoba yang berakibat kepada meningkatnya kriminalitas dalam Kabupaten Bireuen.
“Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam pendataan dan pengelolaan aset daerah, terutama terhadap tanah milik pemerintah daerah yang masih banyak belum tersertifikasi,” sebutnya.
Terhadap terhentinya rencana layanan Rumah Sakit Umum Tipe D Peusangan Raya, Fraksi PKS PPP PAN meminta kepada Pemkab Bireuen untuk mengalokasikan anggaran yang optimal dan fungsional sehingga dapat segera berfungsi dengan baik dalam melayani masyarakat.
Sementara, rekomendasi Fraksi Juang Bersama yang disampaikan M.Jafar, meminta Pemkab Bireuen untuk dapat memperjelas status Boarding School yang berada di lokasi UPTD SMP N 2 Bireuen yang sudah 3 tahun berjalan.
“Agar segera difungsikan keberadaannya supaya dapat dirasakan manfaatnya untuk peserta didik yang berada dalam Bireuen,”katanya.
Fraksi Juang Bersama merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait terhadap permasalahan bendungan rusak yang berada di kecamatan Peudada supaya dapat memperbaiki kerusakan bendungan tersebut.
“Ini supaya tidak terjadi kendala terhadap petani untuk turun ke sawah, baik kegiatan tersebut dilakukan dengan dana APBK atau dengan melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan dana perbaikan atau rehab bendungan tersebut. Agar lancar proses mengairi air ke sawah-sawah tidak terkendala,” harapnya. (Ihkwati)
