KABAR BIREUEN- Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan, Isfadli SE menyebutkan, pihaknya sudah bekerja maksimal dalam mengelola perusahaan tersebut.
Selama ini laporan keuangan atau laporan kinerja PDAM Krueng Peusangan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, kalau ke legislatif memang belum pernah dilaporkan, sebab kewajiban pihaknya hanya melaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) dan Pemkab Bireuen.
Hal itu dikatakanya menjawab Kabar Bireuen via telpon seluler, Sabtu (1/2/2020) terkait pernyataan Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Muktar yang meminta Pemkab Bireuen mengevaluasi kinerja PDAM Krueng Peusangan.
Dikatakannya, laporan tersebeut diserahkan kepada Dewas dan Pemkab Bireuen, dibagian keuangan, dan tak pernah bermasalah.
“Alhamdulillah, sampai saat ini, kita sudah mandiri tanpa subsidi dari Pemkab Bireuen,” ujarnya.
Diakuinya, laporan itu tidak diserahkan ke dewan atau komisi terkait karena memang tak pernah dipanggil sekalipun oleh dewan untuk dimintai laporan terkait pengeloaan PDAM Krueng Peusangan.
“Kami siap jika memang nantinya dimintai laporan oleh dewan atau komisi terkait. Saya pun siap jika memang mau diganti, semua itu keputusan pimpinan. Namun sejauh ini, kita sudah bekerja maksimal dan memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan,” katanya.
Perihal pelayan kepada pelanggan, Isfadli menyebutkan pihaknya sudah memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan. Keluhan pelanggan selalu ditindaklanjuti untuk diperbaiki.
Mengenai ada beberapa desa di Bireuen yang menggunakan Dana Desa untuk membangun jaringan air bersih ke desa mereka, Isfadli menyebutkan, pihaknya siap membantu, namun seharusnya ada koordinasi dengan PDAM Bireuen terlebih dahulu.
“Kita bukannya tidak mau mengaliri air air ke rumah-rumah penduduk, tapi seharusnya dikordinasi dulu dengan kami. Karena jaringan pipa yang dibangun itu ada yang tak sesuai ukurannya serta dangkal. Kita minta itu diperbaiki dulu,” ungkap Isfadli.
Ditambahkknya, pipa air bersih PDAM itu terkoneksi atau bersambung antar desa. Jadi jika tidak dilakukan koordinasi, maka bisa saja desa yang sebelumnya sudah terkoneksi dengan PDAM Krueng Peusangan akan kekurangan air bersih jika proses penyambungan dengan desa lain tak sesuai teknisnya, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita bukannya tak mau, tapi koordinasilah dengan PDAM karena kita yang lebih paham teknisnya,” katanya lagi.
Terkait biaya pemasangan kilometer baru PDAM Krueng Peusangan Bireuen di atas Rp 1 juta, Isfadli menyebutkan, itu sangat tergantung pada harga komponen barang-barang untuk kebutuhan pemasangan kilometer baru. (Ihkwati)
