Akmal, anggota LSM GeRAK Bireuen (Dok pribadi)

KABAR BIREUEN, Bireuen–GeRAK Bireuen berharap agar lembaga-lembaga terkait di Bireuen tidak hanya berbicara mengenai aturan, tetapi juga menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Agar pemilu di Bireuen dapat berjalan dengan adil, bersih, dan bebas dari praktik politik uang.

Akmal, anggota LSM GeRAK Bireuen, kembali menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen yang dinilai abai terhadap potensi pelanggaran politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan umum.

“Belakangan, dugaan pelaku politik uang yang sudah diamankan sempat dilepas karena dianggap tidak cukup bukti dan saksi untuk melanjutkan proses hukum,” katanya kepada Kabar Bireuen, Selasa (2/12/2024).

Akmal menilai hal ini merupakan langkah yang sangat disayangkan, mengingat seriusnya dampak dari praktik politik uang terhadap demokrasi.

“Tidak adanya tindakan tegas terhadap dugaan politik uang ini menunjukkan lemahnya komitmen Panwaslih dalam menegakkan aturan pemilu yang fair dan jujur. Ini bukan hanya soal bukti dan saksi, tetapi soal menjaga kualitas demokrasi kita,” tegas Akmal.

Akmal mengingatkan, sikap pasif terhadap praktik politik uang berisiko menciptakan preseden buruk, di mana tindakan tersebut bisa dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya.

Kegagalan dalam menuntaskan kasus ini, tanpa investigasi yang mendalam, akan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, terutama di tingkat lokal.

“Praktik politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman langsung terhadap integritas pemilu. Jika Gakkumdu tidak bertindak tegas, maka ini akan menjadi sinyal buruk bahwa politik uang bisa terjadi begitu saja tanpa konsekuensi. Ini berisiko menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi kita,” tambah Akmal.

Dia juga menegaskan pentingnya untuk melindungi saksi yang berani mengungkapkan informasi terkait politik uang.

Akmal menekankan, keselamatan dan kenyamanan saksi harus dijaga, dan jangan sampai mereka merasa terancam atau tidak mendapat perlindungan.

“Kehidupan dan keamanan saksi harus menjadi prioritas. Jika saksi merasa tidak aman atau takut, mereka akan enggan untuk berbicara dan memberikan bukti yang penting. Gakkumdu harus memastikan bahwa saksi-saksi ini dilindungi agar kebenaran dapat terungkap tanpa intimidasi,” sebutnya.

Dengan adanya dugaan politik uang yang masih belum diusut tuntas, Akmal meminta agar Gakkumdu, yang merupakan gabungan antara Polres, Kejaksaan, dan Panwaslih, dapat bekerja lebih profesional dan transparan dalam menjalankan tugas mereka.

Investigasi yang lebih mendalam dan transparan perlu segera dilakukan, dengan langkah-langkah konkret yang harus diambil jika ditemukan bukti politik uang yang sah.

“Jika Gakkumdu benar-benar berkomitmen pada penegakan hukum yang adil, mereka harus berani mengambil langkah tegas, meskipun itu berisiko. Jangan hanya mencari aman, tetapi lakukanlah tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika bukti sudah ada, tindakan hukum harus dijalankan tanpa ragu,” pungkas Akmal. (Red)